Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Semakin Hari, Kepercayaan Masyarakat ke Komnas HAM Makin Menurun"

Kompas.com - 16/12/2018, 17:08 WIB
Jessi Carina,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disebut tidak cukup mendapatkan kepercayaan publik saat ini.

Hal ini disampaikan Asian NGO Network on National Human Right Institution (ANNI) dalam dalam laporan terkait kinerja Komnas HAM hingga 2018.

"Sebenarnya ada yang kita rasakan hari ini, bahwa semakin hari semakin menurun kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM," ujar Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Sekar Banjaran Aji dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini Raya, Minggu (16/12/2018).

ELSAM merupakan salah satu lembaga yang tergabung dalam ANNI bersama lembaga HAM lain, seperti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Human Right Working Group (HRWG), dan Imparsial.

Pendapat mengenai tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun ini didasari oleh beberapa hal. Salah satunya, dilihat dari kurangnya minat publik untuk menjadi anggota Komnas HAM periode 2017-2022.

Baca juga: Kinerja Komnas HAM Periode 2012-2017 Dinilai Sangat Rendah

Proses seleksi ketika itu sempat diperpanjang satu bulan karena kurang peminat. 

Setelah pendaftaran ditutup, tercatat 200 pemohon saja yang ingin menjadi anggota Komnas HAM. Sekar mengatakan, jumlah ini menurun dibandingkan pendaftar pada periode 2012-2017.

"Kami mencatat dua penyebab, pertama kurangnya publikasi lowongan. Kedua, Komnas HAM tidak lagi dianggap sebagai lembaga negara yang strategis dan bergengsi," ujar Sekar.

Sekar mengatakan, masyarakat lebih menyukai dan mempercayai lembaga yang banyak melakukan aksi. Misalnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI.

Selain itu, Komnas HAM juga dinilai tidak begitu berdaya dalam memperjuangkan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Laporan ANNI juga menyinggung pengalaman Komnas HAM yang pernah ditolak oleh korban kasus Wasior dan Wamena pada 2016.

Pembiaran terhadap kasus pelanggaran HAM bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada Komnas HAM.

"Kami kini menanyakan, apakah Komnas HAM kemudian melakukan intervensi atau sesuatu terkait penurunan kepercayaan masyarakat ini?" ujar Sekar.

"Kami ingin Komnas HAM kembali dianggap champion, dianggap mumpuni, dan rekomendasinya dianggap bernas," tambah dia.

Baca juga: Ini Rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden untuk Selesaikan Kasus HAM Berat

Meski demikian, laporan ANNI menyebut sudah ada upaya dari internal Komnas HAM untuk membangun kembali kepercayaan publik. Misalnya, dengan melakukan proses restrukturisasi kelembagaan yang dikelola tim independen di bawah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com