Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekspresi Dukungan Politik Diharapkan Utamakan Etika

Kompas.com - 28/08/2018, 11:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq melihat gerakan #2019GantiPresiden adalah bentuk ekspresi politik yang wajar dan tak menjadi bagian dari kampanye.

Kendati demikian, ekspresi dukungan politik seperti itu dinilainya rentan menimbulkan perpecahan. Ia pun menekankan pentingnya mengutamakan etika dalam gerakan tersebut.

"Memang itu tidak diatur, tapi kan secara etik memang seharusnya masyarakat itu diberikan satu pemahaman demokrasi yang cukup baik, ini kan sangat memecah belah," kata Rofiq di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: KPU: Boleh Deklarasi Dukungan Politik, tetapi Jangan Seenaknya

Saat ini, Rofiq menilai gerakan tersebut terkesan menjadi suatu keharusan untuk mengganti kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ia berharap publik yang mendukung gerakan itu untuk tetap menghormati Jokowi selaku kepala negara yang masih menjabat.

"Pak Jokowi juga masih punya kesempatan maju kembali. Jadi, itu lebih mengarah kepada kebencian, menularkan kebencian kepada masyarakat dan sifatnya sangat provokatif dan sangat tidak etis dalam demokrasi," katanya.

Baca juga: Kata Mardani, Gerakan #2019GantiPresiden Pendidikan Politik

Ia menyarankan gerakan itu harus diarahkan dalam konteks yang positif guna memperkuat kebersamaan di kalangan masyarakat.

Salah satunya, kata Rofiq, dengan mengembangkan tagar lain yang lebih terkesan positif di mata publik.

"Kalau Pak Prabowo yang menjadi bagian dari keinginan mereka dijadikan presiden, ya cari tema yang lebih positif lah," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Gerakan #2019GantiPresiden, Demokrat Bandingkan Jokowi dengan SBY

Kepada masyarakat, Rofiq berpesan agar bisa mengendalikan diri. Setiap anggota masyarakat harus berbagi energi positif melalui narasi-narasi positif yang memersatukan masyarakat.

"Bukan memosisikan masyarakat itu secara berhadap-hadapan, yang rugi kan bangsa ini sendiri," kata dia.

"Jadi saya berharap semua harus mengendalikan diri, patuhi hukum. Jangan memanfaatkan kesempatan untuk ambisi kekuasaan," sambungnya.

Kompas TV Dalam gerakan ini juga resmi deklarasi untuk mengkritisi tidak ada gerakan makar. Seharusnya aparat berlaku adil dengan pengamanan deklarasi Jokowi 2 Periode
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com