Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Anggap Gerakan #2019GantiPresiden Proses Alamiah di Masyarakat

Kompas.com - 28/08/2018, 07:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menganggap gerakan #2019GantiPresiden merupakan proses alamiah yang berkembang di masyarakat. Menurut dia, gerakan ini merupakan ekspresi politik masyarakat yang patut dihormati.

"Tentu saja merupakan proses yang alamiah dan kultural dari masyarakat yang berkembang kita hormati, kita hargai," kata Kamal di Hotel Aston, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Namun, Kamal mengingatkan agar gerakan seperti ini tetap mengutamakan kondusivitas demokrasi dan keutuhan negara.

Baca juga: Penolak #2019GantiPresiden Diminta Sampaikan Aspirasi dengan Tertib

Ia mengungkapkan, gerakan ini memiliki semangat yang sama dengan apa yang diharapkan koalisi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa KamalDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal

Gerakan ini dinilainya bisa menghadirkan harapan baru bagi Indonesia untuk menjadi lebih baik.

"Tentu semuanya kita serap aspirasinya dan kita berharap sudah bisa jalin komunikasi untuk mencapai kesamaan pandang terhadap Indonesia ke depan yang terbaik," papar Kamal.

Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Konstitusional, tetapi Polisi Berhak Melarang

"Ada kesamaan semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi saya kira gelombangnya ya itu alamiah dari masyarakat. Kita menangkap aspirasinya untuk kita perjuangkan bersama," sambungnya.

Di sisi lain, Kamal kembali mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tak mengembangkan hal-hal sensitif serta menahan diri dalam menyikapi perbedaan sikap politik.

Baca juga: #2019GantiPresiden Tuai Penolakan, Golkar Ajak Publik Jualan Capres

Ia menegaskan selalu ada jalan dialog untuk saling menjembatani perbedaan yang ada.

"Kita mohon setiap pihak menahan diri. Hati-hati, mencari jalan keluar dengan musyawarah, mufakat. Tidak ada sesuatu yang bisa didialogkan dalam rangka membangun komitmen kebangsaan kita yang lebih baik lagi ke depan," kata dia.

Kompas TV Kedudukan Joko Widodo saat ini memang memangku 2 posisi, sebagai kepala negara dan sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com