Soal Pembentukan DKN, Wiranto Tak Ingin Timbulkan Keributan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggagas pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Nantinya, DKN menjadi lembaga yang membahas permasalahan dan menemukan solusi terbaik mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

Meski demikian, Menko Polhukam Wiranto menyiratkan bahwa pembentukan DKN belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti saja (pembentukan DKN), ribut nanti," ujar Wiranto, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/7/2018) malam.

Mantan Panglima ABRI tersebut mengatakan, saat ini pembentukan DKN masih dalam proses pembahasan. Wiranto bahkan menilai saat ini DKN belum perlu dibentuk.

"Belum waktunya," ujar Wiranto.

Baca juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Desak Jokowi Tak Teken Perpres DKN

Saat ditanya kapan pemerintah akan membentuk DKN, Wiranto enggan membeberkan secara jelas.

"Tunggu saja," kata Wiranto.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pembentukan DKN yang akan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui proses non-yudisial masih dalam pembahasan.

Ia berharap perkara pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan di era pemerintahan saat ini.

Adapun sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang kasusnya belum diselesaikan oleh Kejaksaan Agung di antaranya adalah Tragedi 1965, Penembakan Misterius atau Petrus, Peristiwa Talangsari, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II, juga kasus di Aceh dan Papua.

Baca juga: Kontras Nilai Pemerintah Tak Konsisten soal Tujuan DKN

DKN merupakan badan pemerintahan baru yang pembentukannya disepakati dalam rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 4 Januari 2016.

Lembaga ini nantinya akan menjadi penengah bagi konflik yang terjadi antarmasyarakat.

DKN tidak hanya menyelesaikan konflik sosial yang sedang terjadi, tapi juga akan menyelesaikan persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Rencananya DKN berisi 17 anggota. Dasar pengangkatan anggota DKN akan dilakukan melalui Perpres.

Sebanyak 17 anggota DKN akan diisi tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kerukunan sosial.