PKS: Putusan MK Bukan "Karpet Merah" bagi DPR untuk Perlemah KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, semua pihak harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan objek hak angket DPR.

Ia mengatakan, DPR dan KPK harus menaati putusan tersebut.

Menurut Hidayat, putusan itu memang akan memberi ruang bagi DPR untuk memunculkan hak angket terhadap KPK. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta bisa dilakukan.  

"Jadi, saya kira ini bukan berarti ngasih tiket atau 'karpet merah' bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya. Tapi ini adalah hak konstitusional MK yang sudah dilakukan dan karenanya DPR maupun KPK harus melaksanakan kewenangannya berbasis pada hukum," kata Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2028).

Baca juga: Akibat Putusan MK soal Hak Angket, KPK Rentan Diganggu DPR

Hidayat mengatakan, DPR saat ini terus diawasi rakyat sehingga tidak bisa begitu saja menggunakan hak angket terhadap KPK.

Penggunaan hak angket terhadap KPK yang dilakukan DPR saat ini, harus menjadi pelajaran bagi DPR dan KPK agar ke depan keduanya bekerja sesuai aturan hukum.

"Kalau DPR membuat hak angketnya asal misalnya, atau tak berbasis bukti, atau karena politisasi, rakyat kan bisa memberi kritik pada DPR. Jadi saya kira ini bukan berarti ngasih tiket atau karpet merah bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya," lanjut dia.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap hak angket DPR.

Baca juga: Fahri Hamzah: DPR Bisa Pakai Hak Angket terhadap Peradilan

Dalam putusannya, MK menyatakan hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

"Menolak permohonan para pemohon," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Dalam uji materi ini, pegawai menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif.

"KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif yakni penyidikan dan penuntutan," kata Arief.

"DPR berhak meminta tanggung jawab KPK," tambah dia.