Fraksi Demokrat Minta MKD Rasional Mempertimbangkan Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil peran dalam menegakkan etika dan marwah kelembagaan DPR.

Hal itu disampikan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto jelang rapat konsultasi antara pimpinan MKD dan pimpinan seluruh fraksi partai di DPR.

"MKD berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan proporsional dengan mendasarkan kepada pertimbangan yang rasional," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Menurut Didik, Fraksi Demokrat ingin ada kepastian agar fungsi dan kinerja kinerja DPR tidak terganggu akibat persolan yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Apalagi saat ini tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu sudah ditahan oleh KPK.

(Baca juga : Selasa Siang, MKD dan 10 Fraksi DPR Duduk Bareng Bahas Nasib Novanto)

Meski begitu, Fraksi Demokrat menyerahkan sepenuhnya persoalan dugaan pelanggaran etik Novanto kepada MKD.

Partai berlambang mercy tersebut itu berharap agar seluruh mekanisme dijalankan sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR.

Sementara itu terkait pergantian Setya Novanto sebagai Ketua Dewan, Didik mengatakan bahwa hal itu menjadi kewenangan Partai Golkar sebagai partai asal Novanto.

(Baca juga : Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Novanto...)

"Penugasan Pak Setya Novanto di DPR adalah dari Partai Golkar. Tentu Partai Golkar lah yang bisa menyikapi dan memutuskan," kata dia.

Adapun mengenai proses hukum Novanto, Fraksi Demokrat meminta agar penegakan hukum itu tetap independen, transparan, akuntabel dan profesional.

Menurut Didik, penting bagi aparat penegak hukum untuk bertindak seadil-adilnya agar keadilan tetap tegak berdiri sebagaimana dambaan segenap masyarakat terkait kasus Novanto.