Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2017, 05:36 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, tak seharusnya rekomendasi calon kepala daerah berubah meski pimpinan partainya berganti.

"Saya kira begini, Golkar ini kan partai yang menjunjung tinggi sistem ya. Apa yang sudah diputuskan oleh partai pada kepengurusan lalu saya kira itu harus tetap dilaksanakan," kata Ace di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Sebaliknya, Ace mengakui bahwa politik bersifat dinamis dan perubahan rekomendasi calon kepala daerah di Pilkada mendatang dari partainya tetap dimungkinkan karena satu hal dan lainnya.

(Baca juga : Alasan Setya Novanto Usulkan Idrus Marham Jabat Plt Ketum Golkar)

 

"Kecuali memang ada perubahan-perubahan baru terkait misalnya hasil survei dan lainnya. Ini kan politik ya. Bisa jadi perubahan-perubahan," kata Ace.

Meski demikian, ia berharap pimpinan baru Golkar tak akan mengubah rekomendasi calon kepala daerah di Pilkada 2018 yang telah diputuskan sebelumnya.

Sebab, hal itu dinilainya akan berpengaruh terhadap strategi pemenangan calon yang telah disiapkan partainya.

"Kami melihat bahwa seharusnya apa yang sudah diputuskan DPP Golkar ya harusnya menjadi suatu pedoman. Karena kalau terjadi perubahan politik enggak bagus juga terjadi perubahan kebijakan," kata dia.

(Baca juga : Selasa Besok, Golkar Akan Tarik Setya Novanto dari Posisi Ketua DPR RI)

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham juga mengatakan bahwa pergantian Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto takkan mengubah rekomendasi calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018.

Hal itu menanggapi isu bahwa pergantian pimpinan partainya akan berimbas ke rekomendasi calon kepala daerah yang akan berubah.

Rekomendasi calon kepala daerah tersebut adalah keputusan politik partai Golkar dan bukan perorangan. Karenanya ia menjamin hak tersebut takkan berubah.

 

Evaluasi

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menganggap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada serentak 2018 perlu dievaluasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).

Apalagi, setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, sejak tadi malam, Minggu (19/11/2017).

Evaluasi itu kata Dedi perlu dilakukan untuk menyapu bersih kontestasi Pilkada serentak mendatang yang diikuti calon-calon dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa ada sisi positif yang bisa diambil oleh Golkar jika Novanto akhirnya diganti dari posisinya saat ini.

Positifnya, Partai Golkar dapat sekaligus menyeleksi ulang calon kepala daerah yang loyal kepada partai, dan bukan kepada perorangan.

Namun, ada juga dampak negatif dari hal tersebut yakni ancaman terhadap calon kepala daerah yang sebelumnya sudah diusung atau didukung Golkar.

Misalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada Jawa Timur.

Kompas TV Presiden kembali menegaskan agar Setnov mengikuti aturan hukum yang berlaku.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com