Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2017, 06:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi tersebut membuat Novanto otomatis tak bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.

Sejumlah partai mendorong agar posisi tersebut segera diisi oleh orang baru. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, misalnya, mengatakan akan berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi PAN di DPR untuk membicarakan hal tersebut.

Eddy menilai perlu ada langkah yang diambil untuk mengembalikan marwah dan kredibilitas DPR.

Menurutnya, DPR perlu dipimpin oleh sosok yang berintegritas, memiliki rekam jejak baik serta berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.

"Secepatnya DPP PAN akan berkonsultasi dengan Fraksi PAN untuk mengembalikan kehormatan DPR, khususnya kursi pimpinan yang vakum pasca penahanan Ketua DPR," kata Eddy melalui keterangan tertulis, Senin (20/11/2017).

(Baca juga : Alasan Setya Novanto Usulkan Idrus Marham Jabat Plt Ketum Golkar)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai Novanto seharusnya bersedia menanggalkan kepentingan pribadinya untuk mempertahankan jabatan Ketua DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

 

Menurutnya, dibutuhkan kesadaran agar citra DPR tak terus-menerus rusak.

"Nah kami tuntut adalah kesadaran Pak Nov bahwa apakah beliau mencintai kelembagaan atau kepentingan pribadi" kata Desmond.

Adapun Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziah menilai status Novanto saat ini berpengaruh terhadap citra DPR.

Meski kerja pimpinan DPR kolektif kolegial dan bisa terus berjalan, namun ia berharap ada proses pergantian Ketua DPR sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Iya (segera pergantian) saya kira sesuai dengan mekanisme kita," tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com