Kompas.com - 21/11/2017, 06:09 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK. ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEANTersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi tersebut membuat Novanto otomatis tak bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.

Sejumlah partai mendorong agar posisi tersebut segera diisi oleh orang baru. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, misalnya, mengatakan akan berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi PAN di DPR untuk membicarakan hal tersebut.

Eddy menilai perlu ada langkah yang diambil untuk mengembalikan marwah dan kredibilitas DPR.

Menurutnya, DPR perlu dipimpin oleh sosok yang berintegritas, memiliki rekam jejak baik serta berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.

"Secepatnya DPP PAN akan berkonsultasi dengan Fraksi PAN untuk mengembalikan kehormatan DPR, khususnya kursi pimpinan yang vakum pasca penahanan Ketua DPR," kata Eddy melalui keterangan tertulis, Senin (20/11/2017).

(Baca juga : Alasan Setya Novanto Usulkan Idrus Marham Jabat Plt Ketum Golkar)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai Novanto seharusnya bersedia menanggalkan kepentingan pribadinya untuk mempertahankan jabatan Ketua DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

 

Menurutnya, dibutuhkan kesadaran agar citra DPR tak terus-menerus rusak.

"Nah kami tuntut adalah kesadaran Pak Nov bahwa apakah beliau mencintai kelembagaan atau kepentingan pribadi" kata Desmond.

Adapun Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziah menilai status Novanto saat ini berpengaruh terhadap citra DPR.

Meski kerja pimpinan DPR kolektif kolegial dan bisa terus berjalan, namun ia berharap ada proses pergantian Ketua DPR sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Iya (segera pergantian) saya kira sesuai dengan mekanisme kita," tuturnya.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.