Wiranto: Akan Kita Tertibkan Supaya Densus Tipikor Tak Tumpang Tindih

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berjanji tak akan mendukung Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri jika detasemen itu tumpang tindih dengan institusi serupa yang sudah ada.

"Tentu kita akan tertibkan nanti supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya," ujar Wiranto di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

Dalam waktu dekat, Wiranto akan memanggil Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Wiranto akan meminta penjelasan dari Tito mengenai rencana pembentukan detasemen tersebut.

(baca: Wapres JK Nilai Tak Perlu Ada Densus Tipikor Polri)

Wiranto belum dapat memastikan apakah akan mendukung pembentukan detasemen tersebut atau tidak.

"Kita tunggu saja, kita tunggu," ujar Wiranto.

Meski demikian, Wiranto mengatakan bahwa rencana pembentukan Densus Tipikor itu memiliki niat yang baik, yakni untuk mengoptimalkan kerja Polri dalam pemberantasan korupsi.

"Semuanya niatnya baik, bukan terkait masalah politis, tendensi atau ketidakpercayaan, bukan. Ada niat bagaimana mengambil bagian dalam pemberantasan korupsi yang saat ini marak dan melibatkan tokoh dan pejabat itu," ujar Wiranto.

Wapres Jusuf Kalla sebelumnya menilai, Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor.

(baca: Fahri Hamzah: Wapres Seenaknya Aja Ngomong Tak Perlu Densus Tipikor)

Menurut dia, saat ini cukup memaksimalkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa. Difokuskan dulu KPK dan KPK dibantu sambil bekerja secara baik," kata Wapres di kantornya di Jakarta, Selasa (17/10/2017), seperti dikutip Antara.

(baca: Kapolri Tegaskan Pembentukan Densus Tipikor Bukan untuk Bubarkan KPK)

Wapres mengatakan, dalam pemberantasan korupsi perlu hati-hati dan jangan sampai isu tersebut menakutkan para pejabat untuk membuat kebijakan.

Menurut Wapres, salah satu yang memperlambat proses pembangunan disamping proses birokrasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi jangan hanya menyapu dan basmi sehingga memunculkan ketakutan dan tidak bisa membangun, selain juga harus menjaga objektivitas.