Wiranto Akan Minta Penjelasan Kapolri soal Densus Tipikor

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan memanggil Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam waktu dekat.

Wiranto akan membahas rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

"Nanti akan saya minta penjelasan dari Kapolri dulu," ujar Wiranto di Istana Presiden, Bogor, Rabu (18/10/2017).

Wiranto enggan menjawab saat ditanya apakah Densus Tipikor tersebut adalah program pemerintah yang sudah dirancang sebelumnya atau tidak.

(baca: Wapres JK Nilai Tak Perlu Ada Densus Tipikor Polri)

Meski demikian, Wiranto mengatakan bahwa rencana pembentukan Densus Tipikor itu memiliki niat yang baik, yakni untuk mengoptimalkan kerja Polri dalam pemberantasan korupsi.

"Semuanya niatnya baik, bukan terkait masalah politis, tendensi atau ketidakpercayaan, bukan. Ada niat bagaimana mengambil bagian dalam pemberantasan korupsi yang saat ini marak dan melibatkan tokoh dan pejabat itu," ujar Wiranto.

Wapres Jusuf Kalla sebelumnya menilai, Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor.

(baca: Fahri Hamzah: Wapres Seenaknya Aja Ngomong Tak Perlu Densus Tipikor)

Menurut dia, saat ini cukup memaksimalkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa. Difokuskan dulu KPK dan KPK dibantu sambil bekerja secara baik," kata Wapres di kantornya di Jakarta, Selasa (17/10/2017), seperti dikutip Antara.

Wapres mengatakan, dalam pemberantasan korupsi perlu hati-hati dan jangan sampai isu tersebut menakutkan para pejabat untuk membuat kebijakan.

(baca: Jokowi Akan Pimpin Rapat Kabinet Bahas Densus Tipikor)

Menurut Wapres, salah satu yang memperlambat proses pembangunan disamping proses birokrasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi jangan hanya menyapu dan basmi sehingga memunculkan ketakutan dan tidak bisa membangun, selain juga harus menjaga objektivitas.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan, pembentukan Densus Tipikor adalah sepenuhnya kewenangan Polri.

Namun, pembentukan Densus Tipikor ini akan dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Dalam rapat kabinet itu lah nanti diputuskan apakah disetujui atau tidak usulan Densus Antikorupsi itu," kata Johan.