Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Maklum Orang di Luar Berpolitik, tapi Enggak Boleh di Dalam Kabinet

Kompas.com - 02/10/2017, 18:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah ditegur oleh Presiden Joko Widodo soal pernyataannya terkait senjata.

"Pasti lah, ada dikasih tau lah, saya juga sering juga dikasih tau. Enggak ada masalah," kata Menhan usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017), ketika ditanya apakah Presiden menegur Panglima TNI.

Ryamizard berharap tak ada lagi anggota kabinet yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

Apalagi, pesan itu sudah disampaikan secara terang benderang oleh Presiden di rapat kabinet.

"Kalau di luar, orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet, enggak boleh," ucap dia.

Ryamizard berpendapat, kunci agar miskoordinasi antarlembaga tidak terulang kembali adalah Undang-undang.

Semua kementerian dan lembaga, kata dia, harus bertindak berdasarkan UU yang berlaku.

"Kalau pembelian (senjata) kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan. Baik TNI, polisi, bakamla dan lain-lain. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," ucapnya.

(baca: Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan)

Ryamizard memastikan bahwa pengadaan senjata yang belakangan dilakukan Badan Intelijen Negara atau pun Polri sudah mendapatkan izin dari Kemenhan.

Termasuk senjata untuk Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta. Menurut dia, tertahannya senjata itu hanya masalah teknis.

"Ya, masih tertahan itu tadi sudah saya liat Kapolri dan Panglima TNI mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja selesaikan," kata dia.

(baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)

Dalam rapat kabinet paripurna Senin siang tadi, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com