Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing. Jokowi tidak ingin ada anggota Kabinet yang membuat masyarakat khawatir dan bingung.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan dirinya adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

(baca: Mantan Kapolri Imbau Panglima TNI Tak Resahkan Masyarakat)

Hadir dalam rapat tersebut, seluruh jajaran menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga bersinergi untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi.

"Politik harus kondusif. Oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung," ucap Jokowi.

(baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik)

Apabila ada permasalahan antarkementerian dan lembaga, Jokowi meminta agar hal tersebut diselesaikan secara internal di tingkat Kementerian Koordinator.

Jika masalah belum selesai, maka bisa dibawa ke dalam rapat di tingkat Wapres atau Presiden.

"Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada pilkada, ada tahapan pileg, ada tahapan pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja sudah," ujar Jokowi.

"Sekali lagi kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan diantara kita dan juga di masyarakat," tambahnya.

(baca: Panglima TNI Mengaku Tak Ditegur Jokowi soal Polemik Pernyataannya)

Jokowi tak menyebut secara spesifik mengenai kasus tertentu saat menyampaikan arahannya.

Namun, belakangan, terjadi kegaduhan soal pernyataan Panglima TNI. Gatot menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata.

Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.