Klarifikasi Pernyataan soal 5.000 Senjata, Komisi I Segera Panggil Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyampaikan, Komisi I segera mengagendakan rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk membahas pernyataan soal pembelian senjata institusi nonmiliter.

Akan tetapi, belum diketahui kapan rapat akan digelar karena padatnya agenda Panglima TNI.

Dia berharap rapat kerja bisa digelar pekan depan setelah tanggal 5 Oktober 2017.

"Kami ada rencana raker dengan Panglima, hanya dalam rangka membahas anggaran. Tetapi karena Beliau sibuk, ya saya kira agenda pembahasan (soal anggaran dan pembelian senjata) kami satukan saja," kata Sukamta ditemui di Kantor DPP PKS TB Simatupang, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Sukamta mengatakan, ia tak memahami maksud pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Baca: Setara: Jokowi Mesti Hati-hati Sikapi Panglima TNI

Apalagi, kata dia, pernyataan Gatot itu disampaikan dalam forum tertutup dan yang beredar hanya rekamannya.

"Saya belum menangkap penuh yang dimaksud oleh Panglima itu apa. Nanti kalau sudah ketahuan, kami bisa melakukan penghakiman (menilai)," ujar Sukamta.

Menurut dia, kondisi pertahanan keamanan masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Ancaman saat ini di antaranya ketegangan Laut China Selatan, serta ancaman kelompok teroris ISIS yang masuk lewat Marawi.

"Ini masih situasi biasanya," kata Sukamta.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

Baca: Fadli Zon Minta Panglima TNI Klarifikasi soal Pernyataan 5.000 Senjata Api

Gatot mengatakan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun.

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden. Padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.

Namun, pernyataan Panglima itu dibantah Menko Polhukam Wiranto. Ia menjelaskan, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin kepada Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Sementara, Panglima TNI tak mau memberikan tanggapan lebih jauh soal ini, meskipun ia membenarkan bahwa pernyataan itu dilontarkannya.

"Itu benar omongan saya, 1.000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," kata Gatot.