Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang: KPK Jangan Salahkan DPR kalau Pansus Beri Rekomendasi Sepihak

Kompas.com - 06/09/2017, 11:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam rapat bersama Panitia Khusus Hak Angket KPK jika diundang.

Meski begitu, Anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo memastikan pihaknya akan tetap mengeluarkan rekomendasi pansus sesuai jadwal yang ditentukan, tanpa klarifikasi dari KPK.

"Kalau ini tidak dimanfaatkan oleh pimpinan KPK, jangan salahkan DPR-nya kalau memberikan rekomendasi yang sifatnya sepihak karena tidak dapat konfirmasi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

 

(baca: Manuver Pansus Angket dan Ancaman KPK Dilemahkan)

Ia menegaskan, pansus berusaha menyerap berbagai informasi secara seimbang, termasuk mengundang KPK sebagai objek angket.

Politisi Partai Golkar itu berharap KPK bersedia datang jika diundang. Bambang juga mengimbau agar pimpinan KPK meninggalkan ego pribadi dan memikirkan institusi secara keseluruhan.

Sebab, jika KPK tetap bersikeras tak hadir, maka institusi KPK yang akan dirugikan.

"Pimpinan kan lima tahun akan berganti. Jadi hadir saja, enggak perlu ada yang ditakuti," tutur Ketua Komisi III DPR itu.

 

(baca: Gerindra: Pansus Angket Jangan Lakukan Pembusukan terhadap KPK)

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan KPK tak akan memenuhi panggilan pansus angket KPK meski diundang.

Agus berargumen, KPK masih menunggu hasil gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan pansus.

"Kalau Komisi III yang ngundang, ya kami datang. Orang partner (kerja)-nya kok," ucap Agus di Gedung KPK, Selasa (22/8/2017).

(baca: Wakapolri Sempat Minta Direktur Penyidikan KPK Tak Temui Pansus Angket)

Namun, pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dan KPK yang dijadwalkan hari ini, Rabu, KPK berhalangan hadir.

"Karena sebagian pimpinan sedang menjalankan tugas lain di luar kota, jadi kami minta untuk dijadwal ulang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2017).

Menurut Febri, untuk rencana jadwal rapat dengar pendapat hari ini, KPK sudah menyampaikan surat pemberitahuan pada Senin kemarin, kepada Sekretariat DPR RI.

Meski tidak dapat hadir, menurut Febri, pada prinsipnya KPK menghargai undangan Komisi III DPR dan bersedia untuk hadir.

Kompas TV Siapa "Jenderal" Dibalik Kasus Novel baswedan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com