Pansus Ingatkan agar Pimpinan KPK Penuhi Panggilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI.

Ia juga meminta, agar para pimpinan lembaga anti-rasuah taat pada konstitusi dengan hadir memenuhi undangan RDP dengan wakil rakyat tersebut.

"Nanti akan kami panggil semua, termasuk pimpinan-pimpinan KPK dan kami minta juga nanti supaya pimpinan KPK patuh pada konstitusi, kalau dipanggil datang," kata Masinton di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Politisi PDI Perjuangan itu pun menyindir, agar pimpinan KPK memberi contoh yang baik kepada publik sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

"Saya enggak dipanggil (KPK) saja saya datang. Pansus memberi contoh yang baik terhadap penegakan hukum. Masa KPK sebagai penegak hukum tidak memberikan contoh yang baik," kata Masinton.

(Baca: Ketua KPK Bingung Pansus Angket sampai Temui Koruptor)

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan KPK tak akan memenuhi panggilan pansus angket KPK meski diundang. Agus berargumen, KPK masih menunggu hasil gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan pansus.

"Kalau Komisi III yang ngundang, ya kami datang. Orang partner(kerja)-nya kok," ucap Agus di Gedung KPK, Selasa (22/8/2017).

Namun, sikap pimpinan KPK itu tak ikuti bawahannya. Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman justru memenuhi undangan Pansus Angket KPK dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Aris datang seorang diri tanpa ada staf Direktorat Penyidikan KPK lainnya. Penyidik dari kepolisian berpangkat brigadir jenderal itu diundang Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuan dia dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di tengah berjalannya kerja pansus.

Padahal, jelas-jelas pimpinan lembaga anti-rasuah itu sebelumnya telah meminta Aris Budiman untuk tidak memenuhi undangan Pansus Angket.

"Pimpinan tidak sependapat untuk yang bersangkutan hadir," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Selasa (29/8/2017).