Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Sempat Minta Direktur Penyidikan KPK Tak Temui Pansus Angket

Kompas.com - 05/09/2017, 13:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tidak ingin mencampuri permasalahan di internal KPK terkait Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.

Tito mengaku tak sempat berkomunikasi dengan Aris terkait kehadiran di rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket di DPR RI.

"Dengan adanya dia datang ke pansus bahwa dia melihat sesuatu, dia berani tanpa ada ijin dari pimpinan KPK, maupun dari Kapolri," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

(baca: Novel Sebut Direktur Penyidikan Halangi Pemeriksaan Polisi di KPK)

Tito mengatakan, saat polemik itu terjadi, ia tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci.

Namun, ia mendengar dari Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin bahwa Polri telah berupaya mencegah Aris menemui Pansus.

"Wakapolri beri arahan ke Polda Metro Jaya untuk menahan dia supaya tidak berangkat ke Pansus," kata Tito.

Namun, Aris tetap berangkat dan siap menanggung segala risiko. Aris, kata Tito, tak ingin menunggu terlalu lama karena hal tersebut telah menyangkut prinsip.

 

(baca: Aris Budiman: Saya Sangat Dilecehkan Novel Baswedan)

Aris disebut menemui anggota Komisi III DPR sekaligus menerima uang Rp 2 miliar terkait pengusutan kasus e-KTP.

Hal itu terungkap dari sebuah rekaman video pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani yang diputar saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Saya hormat, tapi kali ini hanya saya yang bisa membersihkan nama saya sendiri". Itu pendapat dia," kata Tito menirukan ucapan Aris.

 

(baca: Kapolri Anggap Direktur Penyidikan KPK Sosok yang Jujur dan Loyal)

Tito mengaku mengenal Aris sebagai sosok yang low profile, pekerja keras dan jujur.

"Dia pegang prinsip sangat loyal ke atas, loyal ke samping, loyal ke bawah," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com