Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Pak Novanto Bukan Orang yang Suka Ngotot

Kompas.com - 07/08/2017, 14:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto memahami status tersangka yang disandangnya akan berpengaruh terhadap penilaian kelayakan menjalankan serangkaian agenda penting dalam perayaan HUT ke-72 RI. 

Sebagai Ketua DPR, Novanto diagendakan memimpin Rapat Pembacaan Nota Keuangan Negara dan membaca teks proklamasi dalam upacara peringatan HUT ke-72 RI di Istana Presiden.

"Setahu saya, Pak Novanto itu bukan orang yang suka ngotot. Dalam soal-soal begini, dia ngerti rasa juga," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Fahri mengakui, ada persoalan simbolik ketika Novanto yang berstatus tersangka menjalankan dua agenda kenegaraan tersebut.

Baca: Belum Ada Perubahan, Setya Novanto Diagendakan Baca Teks Proklamasi

Namun, ia juga meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah dalam proses hukum Novanto, apalagi jika nantinya Ketua Umum Golkar itu mengajukan praperadilan.

"Tapi untuk kepentingan simbolik kita sebagai bangsa tentu Pak Novanto juga akan mengerti. Dan saya kira selama ini orangnya (Setya Novanto) enggak pernah ngotot-ngotot begitu ya, jadi enggak ada masalah sebetulnya," papar Fahri.

"Karena itu lah nanti dalam Rapim (Rapat Pimpinan) ini dibahas," lanjut Fahri.

Sebelumnya, ia mengungkapkan, Pimpinan DPR akan menggelar rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi Pimpinan Rapat Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan Rapat Nota Keuangan tidak dipimpin Novanto, Fahri mengatakan, hal itu akan dibahas dalam rapat Pimpinan DPR.

"Ya itu nanti aja Rapim (Rapat Pimpinan). Kami belum tahu karena kami belum rapat. Nanti kami kan mesti rapat itu untuk memutuskan bagaimana," ujar Fahri.

Indonesia Corruption Watch mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai pembaca teks proklamasi dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Istana pada 17 Agustus 2017 mendatang.

"Jokowi sebaiknya tidak tunjuk Setya Novanto tersangka korupsi proyek E-KTP sebagai pembaca teks proklamasi pada hari Kemerdekaan ke-72 mendatang," kata aktivis ICW Emerson Juntho melalui pesan singkat, Senin (6/8/2017).

Kompas TV KPK Dalami Keterlibatan Setnov di Kasus E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wilayah Udara IKN Akan 'Di-cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan "Di-cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com