Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua TPF Munir Pastikan Dokumen yang Akan Diberikan Sudi Silalahi Asli

Kompas.com - 25/10/2016, 18:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan ketua tim pencari fakta (TPF) perkara pembunuhan Munir Said Thalib, Marsudhi Hanafi, memastikan bahwa dokumen TPF kasus Munir yang akan diserahkan Sudi Silalahi kepada Presiden Joko Widodo adalah sama dengan aslinya.

"Sama, sama. Sudah kami periksa. Itu salinannya," ujar Marsudhi usai konferensi pers bersama di kediaman Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (25/10/2016).

Marsudhi berharap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menindaklanjuti TPF tersebut demi mengungkap secara tuntas perkara pembunuhan Munir.

"Untuk apa ditutup-tutupi lagi? Kan sudah terbuka. Kalau ada yang merasa masih terganjal, silakan usut lagi," ujar dia.

Sementara, soal di mana dokumen asli TPF Munir, Marsudi mengaku sudah menyerahkannya kepada SBY saat masih menjabat residen RI, yakni pada akhir Juni 2005.

Setelah diterima SBY, dokumen itu kemudian dibagikan ke kementerian/lembaga terkait, yakni Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham dan Sekretaris Kabinet/Menteri Sekretaris Negara.

Marsudhi mengaku tidak mengetahui apa-apa lagi tentang dokumen itu setelah diserahkan ke Presiden SBY.

"Waktu itu kan saya pembantu presiden. Kami bekerja dan hasilnya diserahkan ke Presiden dan terserah Presiden mau apakan itu," ujar Marsudhi.

Namun, dia memastikan aparat hukum menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi TPF itu. Buktinya, usai hasil TPF diserahkan, polisi menyelidiki dan menyidik perkara hingga menetapkan dua orang tersangka.

"Itu hasil dari rekomendasi kami (tim TPF) sendiri," ujar dia.

Sudi Silalahi sebelumnya menyebut akan mengirim salinan dokumen TPF pembunuhan aktivis HAM Munir Munir Said Thalib kepada Presiden Joko Widodo.

Sudi merupakan mantan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kopi dari dokumen ini akan kami kirim ke Bapak Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara untuk digunakan sebagaimana mestinya," ujar Sudi di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Selasa.

(Baca: Pihak SBY Akan Kirim Salinan Dokumen TPF Munir untuk Ditindaklanjuti Jokowi)

Sudi mengatakan, salinan dokumen TPF Munir itu didapat pihak SBY dari sejumlah pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Setelah ramai pemberitaan mengenai keberadaan dokumen itu sendiri, pihak SBY langsung berkoordinasi dengan mantan pejabatnya itu, termasuk mantan Ketua TPF Marsudhi Hanafi.

"Setelah kami lakukan penelitian, kami yakini bahwa copy (dokumen TPF) tersebut sesuai dengan naskah aslinya," ujar Sudi.

(Baca juga: Cerita SBY Telusuri Dokumen TPF Pembunuhan Munir...)

Kompas TV SBY Gelar Konferensi Pers soal Hilangnya Dokumen Kematian Munir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com