Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Fadli Zon Kritik Kabinet Kerja

Kompas.com - 05/11/2015, 14:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku sempat mengkritik Kabinet Kerja saat rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/11/2015) siang.

Dia menilai, Kabinet Kerja yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk membantu Presiden dalam mengatasi persoalan.

"Saya sampaikan Presiden harus punya tim yang kuat, tidak punya beban politik. Kalau kabinet kuat, ini akan membantu Presiden. Selama ini, Presiden seperti kerja sendirian," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.

Namun, Fadli mengaku tidak sampai memberikan masukan untuk kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Sebab, dia menyadari reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif seorang presiden. (Baca: Kata Fahri Hamzah, Terlalu Kecil Proyek Gedung DPR "Ditukar" APBN 2016)

"Beliau angguk-angguk saja saat saya memberi masukan," kata Fadli.

Selain membahas mengenai Kabinet Kerja, lanjut Fadli, pertemuan yang diikuti oleh empat pimpinan DPR lainnya itu juga membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang disahkan oleh pemerintah dan DPR pada 30 Oktober. (Baca: Ini 5 Menteri Terbaik Jokowi-JK Versi Survei LSJ)

Salah satu yang jadi fokus pembahasan adalah penyertaan modal negara (PMN) ke badan usaha milik negara sebesar Rp 34,5 miliar. PMN itu diprotes oleh hampir semua fraksi di DPR.

Setelah lobi antara DPR dan pemerintah, diputuskan PMN dihapus dari RAPBN 2016. PMN akan dibahas lagi antara pemerintah dan komisi di DPR saat APBN Perubahan 2016. (Baca: Survei LSJ: Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun)

"Tanggapan beliau positif, apa yang menjadi hasil rapat paripurna harus dihargai. Dalam banyak hal, komunikasi politik diperlukan," ucap Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com