JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR dinilai tengah cemas terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono oleh pemerintah. Wacana penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dianggap hanya untuk mengamankan Koalisi Merah Putih.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkesan ngotot membela Golkar kubu Aburizal Bakrie. (baca: Fadli Zon: Kalau Saya Presiden, Saya Pecat Yasonna Hari Ini)
Pertama, kedua fraksi itu ingin agar Golkar tetap solid berada di KMP. Golkar diharapkan tetap berada di luar pemerintahan dan tetap solid di parlemen. (baca: Gerindra Nilai Konflik Golkar dan PPP Upaya Bredel KMP)
"Dengan ditetapkannya kepengurusan baru Golkar versi Munas Ancol, jelas ada potensi pergantian di berbagai posisi," kata Ray di Jakarta, Rabu (25/3/2015). (baca: Kubu Agung Disahkan, Fraksi Parpol di KMP Pastikan Gunakan Hak Angket)
Jika hal itu terjadi, maka kekuatan KMP di parlemen hanya akan disokong oleh Gerindra dan PKS. Menurut dia, ada potensi PPP dan PAN mengalihkan dukungannya kepada Koalisi Indonesia Hebat. (baca: KMP Sepakat Gunakan Hak Angket, PAN Masih Belum Bersikap)
Sementara itu, Fraksi Demokrat saat ini telah mengambil sikap untuk tidak menggunakan hak angket. (baca: Pimpinan DPR Akan Tolak Permintaan Kubu Agung Merombak Fraksi Golkar)
Kedua, kata Ray, ada kemungkinan terjadi kocok ulang susunan pimpinan DPR dan MPR apabila KMP pecah.
"Hal inilah yang membuat kedua fraksi ini begitu galau. Bila konsolidasi struktur baru Golkar selesai, ada potensi akan beranjak ke perubahan struktur kepemimpinan," katanya. (baca: Fahri: Kubu Agung Tidak Bisa Rombak Fraksi Golkar di DPR)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.