Fadli Zon: Kalau Saya Presiden, Saya Pecat Yasonna Hari Ini

Kompas.com - 24/03/2015, 17:05 WIB
Hadiri Rapat Paripurna DPR - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) bergegas memasuki ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11). Yasonna menjadi menteri pertama dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menghadiri rapat bersama anggota DPR. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOHadiri Rapat Paripurna DPR - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) bergegas memasuki ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11). Yasonna menjadi menteri pertama dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menghadiri rapat bersama anggota DPR.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Menurut Fadli, keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono adalah tindakan sewenang-wenang yang merusak demokrasi.

"Harus ditertibkan Menkumham seperti ini. Ini jadi masalah bagi Presiden. Kalau saya presidennya, saya pecat hari ini," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).

Menurut Fadli, keputusan Menkumham itu tidak hanya akan berdampak kepada Golkar, tetapi juga akan meluas ke masyarakat. Oleh karena itu, Fadli mendukung penggunaan hak angket yang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih di DPR. (Baca: Anggap Keputusan Menkumham Bencana Demokrasi, Prabowo Hanya Akui Aburizal)

Wakil Ketua DPR itu menilai, penggunaan hak angket sebagai hal yang wajar agar jajaran pemerintah tidak seenaknya mengeluarkan keputusan. (Baca: Kubu Agung Disahkan, Fraksi Parpol di KMP Pastikan Gunakan Hak Angket)

"Saya melihat bahwa hak angket yang memang hak bagi anggota, yang sudah digulirkan sejak minggu lalu. Tinggal nanti penjelasan pemerintahnya memadai atau tidak. Jadi, tak sembarangan juga pemerintahnya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menkumham menerbitkan surat keputusan pengesahan pengurus Golkar kubu Agung. Yasonna merasa langkahnya itu sudah sesuai dengan undang-undang. (Baca: Merasa Benar, Menkumham Persilakan Kubu Aburizal Gugat Keputusannya ke PTUN)

Menkumham juga sudah mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya. Baik kubu Agung maupun Romahurmuziy membawa partai yang dipimpinnya keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X