Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Buka Cabang, JK Bilang yang di Jakarta Saja Kesulitan Orang

Kompas.com - 19/12/2014, 19:56 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla tak yakin Komisi Pemberantasan Korupsi mampu bekerja maksimal jika mendirikan cabang di daerah. Kalla menyoroti kurangnya pegawai yang dimiliki KPK saat ini. (Baca: KPK Mau Buka Cabang, Apa Kata Pemerintah?)

"Itu urusan internal KPK-lah, kita menunggu studinya, apa cukup orang? Komisionernya kan di Jakarta, apa bisa mengawasi yang di daerah itu? Komisioner itu empat dari lima yang ada," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Ia mempertanyakan bagaimana komisioner KPK yang saat ini hanya berjumlah empat orang melakukan pengawasan terhadap kerja cabang di daerah. Apalagi, saat ini KPK masih bergantung pada jaksa dari Kejaksaan Agung dan penyidik dari Kepolisian. (Baca: Fadli Zon Tolak Rencana KPK Buka Cabang di Daerah)

"Karena yang di Jakarta saja KPK kesulitan orang, ditarik sedikit Kejaksaan, itu sulit KPK buat jalan," sambung Kalla.

Kalla menilai, KPK perlu mempersiapkan terlebih dulu perangkatnya sebelum membentuk kantor cabang di daerah. Dengan kewenangannya yang besar, kata Kalla, KPK harus berhati-hati dalam mengusut suatu kasus. Apalagi, lembaga antikorupsi itu tidak bisa memberhentikan pengusutan suatu kasus atau SP3. (Baca: Mahfud MD Dukung KPK Buka Cabang di Daerah)

Sebelumnya diberitakan, KPK berencana membuka kantor cabang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembukaan kantor cabang ini disesuaikan dengan zona wilayah kerja KPK.

Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan, kantor cabang KPK di sejumlah daerah akan dibangun jika mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR.

Rencananya, kata Abraham, KPK akan membuka kantor cabang di tiga zona, yakni zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. Jika alokasi anggaran untuk kantor cabang daerah KPK disetujui, KPK akan membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK melihat ada potensi keberadaan agen perubahan yang bisa diajak bekerja sama dalam membangun sistem pencegahan korupsi. KPK akan mendorong sejumlah pihak yang akan menjadi rekan KPK dalam memberantas korupsi melalui kantor cabang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com