Fadli Zon: Rencana KPK Buka Cabang di Daerah Bebani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, rencana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka cabang di daerah lain bisa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sudah ada. Menurut Fadli, KPK saat ini sudah cukup kuat sehingga perlu dipikirkan kembali rencana KPK untuk membuka cabang di daerah.

"Kalau memberatkan APBN tetapi kerjanya sama, lebih baik gunakan yang ada," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Fadli mengatakan, tugas memberantas korupsi bukan hanya bergantung pada KPK semata. Saat ini, Indonesia juga memiliki kepolisian dan Kejaksaan Agung yang memiliki fungsi yang sama dengan KPK dalam memberantas korupsi. (Baca: KPK Akan Buka Kantor Cabang di Sumatera pada 2015)

Saat ini, lanjut Fadli, yang harus dilakukan adalah memperkuat institusi kepolisian dan Kejaksaan Agung. Dia meminta agar tidak terjadi overlap antara lembaga hukum dalam memberantas korupsi.

"Menurut saya, kalau kepolisian dan kejaksaan kurang bagus, berarti cara berpikirnya kita harus diperbaiki institusi itu, bukan berarti bikin institusi baru. Nanti kalau kinerja KPK jelek, kita bikin lembaga pengawas KPK lagi. Jadi, bukan begitu cara berpikirnya," kata Fadli. (Baca: KPK Tunggu Anggaran dari DPR untuk Buka Kantor Cabang)