Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#ShameOnYouJokowi dan #SalamGigitJari Juga Jadi "Trending Topic"

Kompas.com - 18/11/2014, 03:04 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, para netizen menyatakan sikapnya. Sebagian mencibir kenaikan harga BBM bersubsidi yang dipandang menyengsarakan rakyat. Cibiran tersebut diarahkan ke pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dalam waktu singkat, topik seputar kenaikan harga tersebut menjadi trending topic di Twitter, termasuk hashtag atau tanda pagar (tagar) #ShameOnYouJokowi dan #salamgigitjari. Kedua kata kunci ini berada di urutan kedua dan ketiga. Urutan teratas adalah #BBMNaik.

"Malam ini sy dedikasikan untuk retweet #ShameOnYouJokowi. Rakyat tidak boleh diam dg model pemimpin lalim seperti ini.. #ShameOnYouJokowi," ujar @DanilMujib.

"Ketika harga minyak dunia turun, pemerintah malah naikan BBM, maka ini saatnya kita bilang #ShameOnYouJokowi," kicau ‏@JoacquinAdam.

Netizen lainnya, Tata Suhendra, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perubahan.

"Kalian pilih dia untuk perubahan? Jadi jangan terkejut ketika dia melakukan perubahan #salamgigitjari," kicau @tatasuhendra.

"Brbgai kebijakan aneh mulai tidak ada kolom agama di KTP, moratorium cpns, dll. Tapi naik hrg BBM yg bikin HEBOH. #SalamGigitJari," ujar TZKarim.

Sebelumnya Presiden Jokowi bersama kabinetnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi membuat harga BBM premium menjadi Rp 8.500 dan solar menjadi Rp 7.500.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com