Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanggah Menteri Susi, Wapres Jusuf Kalla Nilai Masuk G-20 Justru Menguntungkan

Kompas.com - 14/11/2014, 19:21 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masuknya Indonesia di forum Government 20 (G-20) tentu membawa keuntungan tersendiri. Dalam forum G-20, menurut JK, selalu ada konsultasi mengenai strategi memajukan ekonomi dalam negeri maupun perekonomian internasional.

“Selalu ada konsultasi bagaimana ekonomi maju, dan kita ekonomi internasional kita atur dengan baik supaya ada keadilan,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (14/11/2014).

JK menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menilai tidak ada untungnya Indonesia menjadi bagian dari G-20. Susi melihat, justru Indonesia kehilangan pendapatan 14 persen dari total impor tuna yang mencapai 700 juta dollar AS per tahun. Atas dasar itu, dia ingin agar Indonesia bisa keluar dari G-20.

Namun, menurut JK, masuknya Indonesia dalam G-20 bukan atas permintaan siapa pun. Indonesia masuk G-20 karena fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia digolongkan sebagai 19 negara dengan perekonomian besar di luar Uni Eropa.

“G-20 itu bukan minta dan tidak minta, itu fakta. Jadi kita tidak ada yang minta Indonesia masuk G-20, tidak, cuma ekonomi kita besarnya dia punya GDP-nya, ekonominya, masuk ke yang 16-17 otomatis masuk. Indonesia tidak pernah minta. Karena tidak pernah minta, kenapa mau keluar?” ucap JK.

Kendati demikian, ia memaklumi pandangan berbeda menteri Susi. Menurut JK, siapa pun bisa menyampaikan pandangannya terkait posisi Indonesia.

“Kan yang menentukan keluar atau tidaknya kan presiden. Minta boleh saja semua orang berpendapat begitu,” ujar dia.

Sebelumnya Susi juga mengaku akan meminta kepada jajaran kementeriannya untuk menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta Indonesia keluar dari forum G-20. Permintaan itu dia sampaikan karena ingin agar Indonesia mendapatkan untung lebih banyak. Dengan demikian, tujuan dari Presiden Joko Widodo tercapai, yakni menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri.

"Enggak perlu sombong, tapi duit ilang, betul enggak? What? Kita di G-20 juga enggak bisa kasih keputusan karena kita bukan G-8. Yang bikin policy G-8, kita hanya pengikut penggembira," ucap Susi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com