KPK Kesulitan Telusuri Harta Para Calon Menteri Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), menjelang pelantikan presiden, pada Minggu
(19/10/2014) malam.

Mereka membahas rekam jejak calon menteri yang rencananya akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku kesulitan untuk menelusuri catatan kekayaan calon menteri, yang berlatar belakang swasta, yang diserahkan Tim Transisi pada Jumat (17/10/2014).

Itu disebabkan KPK hanya memiliki data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), bukan pihak swasta.

"Kami agak sulit kalau ada nama dari swasta, tapi kami punya sistem dari open source deteksi semuanya. Kalau rekam jejak pasti, kami enggak punya data yang sangat luas, tapi kaitannya dengan database yang dimiliki KPK, kalau LHKPN pasti itu penyelenggara negara kan? Kalau itu dari swasta agak sulit," kata Bambang.

Namun, Bambang memastikan, KPK sudah berpengalaman dalam menelusuri rekam jejak. Penelusuran terhadap rekam jejak seseorang sebelumnya sudah pernah dilakukan KPK. Data kini sudah diserahkan kepada pihak Jokowi.

Sementara itu, beredar informasi bahwa ada sejumlah menteri yang dianggap bermasalah oleh KPK. Namun, Bambang maupun pimpinan KPK lainnya enggan untuk mengungkapkannya.