Ternyata, Ada 2 Versi Perppu MK

Hakim Konstitusi Harjono yang menjadi pemimpin sidang mengajukan pertanyaan kepada pemohon. "(Perppu MK) itu ada dua versi. Anda dapatkan dari mana?" tanya Harjono.

Kuasa Hukum Pemohon, Pradnanda Berbudy, mengaku mendapatkan perppu tersebut dari website resmi Kepresidenan. "Maaf majelis, kalau perppu-nya berbeda, saya bisa ajukan perppu sebagai alat bukti," kata Pradanda.

Pantauan Kompas.com, salinan Perppu yang diperoleh MK memang berbeda dengan Perppu yang diperoleh wartawan dari Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenhuk dan HAM) Denny Indrayana. Perppu dari Denny, pada poin menimbang hurub b, berbunyi: “Bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.”

Namun pada Perppu yang diterima MK, tidak terdapat kalimat “akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi”.