Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Migas Jadi Salah Satu Fokus Penyidikan

Kompas.com - 14/08/2013, 16:03 WIB
Dian Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Sektor minyak bumi dan gas menjadi salah satu fokus pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

"Bukan target. Maksudnya, fokus KPK dalam pencegahan dan pemberantasan salah satunya sektor migas," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, selepas jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Dugaan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor migas muncul menyusul operasi tangkap tangan terhadap Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam.

Johan mengatakan, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala SKK Migas dan dua pelaku dari pihak swasta.

"Penyidik KPK lakukan tangkap tangan semalam pada sekitar pukul 22.30 WIB di rumah R, Kepala SKK Migas. Di rumah itu, ada juga A dari swasta," kata Johan.

Penyidik KPK kemudian menangkap pelaku dari swasta berinisial S di Apartemen Mediterania Tower H di Jakarta Barat sekitar pukul 24.00 WIB.

Pada Kamis (13/6/2013), KPK menyelidiki potensi kerugian negara atas tindak pidana korupsi di sektor minyak dan gas dalam pembahasan bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, sejumlah pejabat Kementerian ESDM, dan sejumlah pejabat SKK Migas.

"Belum dapat mengungkapkan karena masih akan berdampak pada penindakan dalam arti luas. Bisa macam-macam risikonya kalau kita angkat terlalu dini. Kedua, ketika pada akhirnya bersepakat tidak kita temukan potensi korupsi, kita hentikan," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, selepas pertemuan ketika itu.

KPK menilai ketersediaan gas di sektor migas memengaruhi ketahanan pangan karena menyangkut ketersediaan pupuk.

KPK meminta kementerian dan lembaga negara terkait untuk menjalankan rekomendasi hasil kajian pencegahan kerugian negara di sektor migas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com