Ketua Banggar: Usulan Pemblokiran Anggaran Polri dan KPK Tak Bisa Parsial

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Aziz Syamsuddin, mengaku belum memperoleh usulan resmi dari anggota panitia khusus (pansus) angket KPK, Muhammad Misbakhun, yang berencana memboikot pembahasan anggaran KPK-Polri.

Misbakhun mengusulkan pemboikotan anggaran lantaran menganggap KPK dan Polri tidak menghargai DPR karena enggan membantu menghadirkan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani ke rapat pansus.

Aziz menyatakan Banggar memang memiliki kewenangan menyetujui atau tidak terhadap penggunaan alokasi anggaran kementerian dan lembaga bersama dengan Menteri Keuangan.

"Dan usulan (Misbakhun) itu saya sendiri sebagai Ketua Badan Anggaran sampai hari ini belum terima karena mekanismenya itu tidak bisa secara lisan harus dilakukan secara tertulis," ujar Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

(Baca: Misbakhun Tak Masalah Ada Kegaduhan jika Anggaran Polri-KPK Ditahan)

Politisi Golkar itu menambahkan, sedianya DPR tak bisa hanya menolak pengajuan anggaran satu atau dua kementerian dan lembaga.

"Dalam RAPBN, pembahasa nota keuangan itu secara menyeluruh kepada pemerintah, kementerian, dan lembaga yang ada di tahun 2018. Jadi tidak bisa pembahasan itu secara parsial, pembahasannya harus secara menyeluruh di dalam nota keuangan," lanjut Aziz.

"Nanti kami bahas secara khusus. Secara siklus, anggaran itu menyeluruh. Kan usulan belum merupakan hasil keputusan pleno. Kita tunggu aja," lanjut dia.

Sebelumnya, anggota panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mukhamad Misbakhun mengusulkan penahanan anggaran Kepolisian dan KPK untuk 2018 jika tak mematuhi perintah undang-undang untuk membantu kerja pansus dalam menghadirkan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani.

(Baca: Usul Boikot Anggaran KPK-Polri, Misbakhun Dinilai Kekanak-kanakan)

Hal itu diungkapkannya menyusul sikap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang enggan membantu untuk membawa paksa Miryam ke pansus angket.

Padahal, menurut Misbakhun, aturan mengenai pemanggilan paksa telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3 maka DPR mempertimbangkan, saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK (tak dilakukan)," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).