Misbakhun: OTT Tidak Serta-merta Menghukum BPK secara Kelembagaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakun menilai, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak dapat secara langsung digunakan sebagai acuan untuk menilai integritas kelembagaan BPK.

"Kejadian OTT terhadap oknum auditor BPK yang lalai dalam menjalankan tugas oleh KPK, tidak bisa serta merta kemudian dijadikan sarana untuk menghukum BPK secara kelembagaan," ujar Misbakhun melalui keterangan tertulis, Minggu (28/5/2017).

Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan optimismenya bahwa secara kelembagaan, BPK masih tetap memiliki kredibilitas yang baik. Menurut dia, hal itu terlihat dari mekanisme internal, sistem kerja dan tata kelola di lembaga yang mempunyai tugas sebagai auditor keuangan negara tersebut sudah terbangun dengan baik.

"Bagaimana upaya BPK secara kelembagaan untuk meningkatkan kualitas para auditornya dan bagaimana sistem audit berbasis IT sedang dibangun di BPK. Termasuk perbaikan-perbaikan sektor lainnya yang secara menyeluruh adalah membangun sistem kelembagaan BPK yang kuat dalam tata kelola," kata Misbakhun.

Baca juga: Ini Kata Ketua BPK Terkait Kasus Suap Opini WTP

Meski demikian, Misbakhun menilai keterlibatan pejabat BPK dalam kasus korupsi membuktikan bahwa sisi kelemahan masih ada. Ia meminta BPK cepat melakukan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini ada.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri. Rochmadi resmi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Selain Rochmadi, KPK juga menetapkan beberapa tersangka lainnya, salah satunya Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Sugito.

Baca juga: Suap dari Pejabat Kemendes PDTT ke Auditor BPK Pakai Kode Khusus