Terkait OTT, KPK Segel Ruangan di Kementerian Desa dan PDTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/5/2017), diduga tidak hanya melibatkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penangkapan tersebut diduga juga melibatkan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)

Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa ia belum mendapat penjelasan secara rinci mengenai keterlibatan bawahannya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

(baca: Saat OTT, KPK Bawa Tiga Pegawai BPK untuk Diperiksa)

Namun, ia mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT.

"Saya dapat informasi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi," ujar Eko saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat malam.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, operasi tangkap tangan tersebut terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap lembaga negara.

"Informasinya masih simpang siur. Saya menunggu kabar dari Biro Hukum saya atau keterangan resmi dari KPK," kata Eko.

KPK sebelumnya membawa tiga pegawai BPK dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Gedung BPK.

Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan menyatakan, petugas KPK langsung menuju salah satu ruangan auditor BPK dan langsung melakukan pemeriksaan.

KPK juga melakukan penyegelan dua ruangan milik auditor dari Auditoriat Utama Keuangan Negara III BPK berinisial RS dan AS.