Pemerintah Kembali Didesak Bentuk Tim Independen untuk Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali didesak untuk membentik tim independen terkait pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Lebih dari 40 hari peristiwa penyerangan terjadi, hingga kini kepolisian belum mendapatkan titik terang mengenai pelaku penyerangan.

Kinerja kepolisian dinilai lambat dalam mengungkap kasus Novel.

"Kami mendesak kepada pemerintah untuk terlibat. Terlibat melalui apa? Pemerintah bisa buat Keppres atau tim independen," kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, dalam diskusi di Kantor KontraS, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Tama mengatakan, jika hanya kepolisian dan KPK yang bekerja mengungkap kasus ini, akan ada potensi perbedaan data atau informasi.

Baca: Titik Terang Kasus Novel Meredup untuk Ketiga Kalinya...

"Dengan adanya Keppres, maka kalau Kepolisian dan KPK punya versi masing-masing itu bisa diuji di sana," kata Tama.

Menurut Tama, tim independen yang akan diisi oleh berbagai kalangan dengan beragam latar belakang, akan membantu menjamin akuntabilitas penangangan perkara.

Pada kesempatan yang sama, pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, tim investigasi independen akan membantu kepolisian dan KPK untuk mengimbangi berita, data, atau informasi yang dikumpulkan.

"Di kasus Munir misalnya, kenapa ada Tim Pencari Fakta, itu untuk mengimbangi dan berhasil kemudian data-data lain ketemu," kata Isnur.

Baca: Polisi Pastikan AL Bukan Pelaku Penyerang Novel Baswedan

Keberadaan tim independen juga dinilai akan membuat kasus ini tetap berada pada jalur penanganannya.

 "Tim independen ini juga ada efek lain. Apa itu? Menjaga kepercayaan publik. Sebab kalau harapan publik makin tipis, maka partisipasi publik dalam menjaga KPK ke depan akan makin hilang," kata Isnur.