Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Kompas.com - 02/05/2024, 08:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet di era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diprediksi bakal diisi oleh orang-orang berlatar belakang politisi.

Jumlahnya bahkan diperkirakan bakal lebih banyak dibanding pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Meski demikian, terdapat sejumlah posisi strategis yang kemungkinan besar tak akan diemban oleh politisi, misalnya, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Menteri "Triumvirat" yang mencakup Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dibanjiri politisi

Kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang diprediksi akan dibanjiri oleh kalangan partai politik (parpol). Jumlahnya bahkan diperkirakan akan lebih banyak dibanding era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Dugaan saya jumlah menteri dari partai politik kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Joko Widodo," kata Hanta dalam program Ni Luh di Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Dalam perjalanan pemerintahan saat ini, Jokowi semula hanya mengisi 16 menteri yang berlatar belakang politisi, dari total 34 posisi menteri yang ada.

Baca juga: Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Namun, setelah adanya reshuffle atau perombakan kabinet, jumlah menteri dari kalangan parpol bertambah dua. Dengan begitu, total terdapat 18 posisi menteri yang dihuni orang-orang parpol.

Merujuk hal itu, Hanta memprediksi bahwa Prabowo memiliki keinginan besar untuk mengakomodasi semua pihak. Karena itu, kepemimpinan Prabowo-Gibrab ke depan diperkirakan akan menambah nomenklatur menteri baru.

Hal ini tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

"Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar," kata Hanta.

"Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih," kata dia.

Baca juga: Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal Food Estate

Hanta juga menyebutkan, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

"Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif," tutur dia.

Pos strategis

Meski diprediksi bakal dibanjiri politisi, Menteri "Triumvirat" yang mencakup Menlu, Mendagri, dan Menhan pada kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan diisi oleh orang-orang di luar parpol.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com