Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Cari Pencitraan dengan Hilangkan Nyawa Orang"

Kompas.com - 19/01/2015, 20:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siane Indriani mengatakan, Presiden Joko Widodo memaksa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberlakukan eksekusi tembak mati di Indonesia. Siane mengungkap, sebelum Presiden menolak grasi terpidana mati, dia sempat menggelar rapat dengan Menkumham, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM.

"Dalam rapat, Menkumham tidak setuju ada hukuman mati. Cuma, Presiden memaksa untuk tetap diberlakukan. Alasannya, narkoba itu berbahaya," ujar Siane di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Siane mengatakan, dalam rapat itu, Komnas HAM menegaskan menolak eksekusi mati. Komnas HAM berpendapat eksekusi mati bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara berhak hidup.

Selain itu, Komnas HAM berpendapat bahwa kebanyakan narapidana narkotika yang dieksekusi mati adalah seorang kurir, bukan gembong besar.

"Sayangnya, dalam laporan rapat, Komnas HAM ditulisnya abstain, bukan menolak. Maka itulah, kami menyimpulkan Presiden sudah setting-an, memaksa eksekusi mati diberlakukan," ujar Siane.

Siane menengarai pelaksanaan eksekusi mati berlakukan paksa oleh Presiden hanya untuk menuai pencitraan positif di publik bahwa pemerintah saat ini tegas dan berwibawa. "Jangan mencari pencitraan dengan cara menghilangkan nyawa orang," ujar Siane.

Diberitakan, Kejagung telah menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu 18 Januari 2015 lalu. Satu napi warga negara Indonesia, sementara enam napi lain adalah warga negara asing. Eksekusi mati ini adalah gelombang pertama. Artinya, akan ada eksekusi mati selanjutnya.

Sebelumnya, melalui halaman Facebook-nya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya memerangi mafia narkoba yang telah merusak masyarakat.

"Perang terhadap Mafia narkoba tidak boleh setengah-setengah karena narkoba benar-benar sudah merusak kehidupan baik kehidupan penggunanya maupun kehidupan keluarga pengguna narkoba.

Tak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgunakan Narkoba. Negara harus hadir dan langsung bertempur melawan sindikat Narkoba.

Indonesia Sehat, Indonesia tanpa Narkoba..."tulis Jokowi. (Baca: Lewat Facebook, Jokowi Tegaskan Perang terhadap Mafia Narkoba)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Nasional
PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

Nasional
Polri Bantah Pernyataan KPK soal Tutup Pintu Koordinasi jika Ada Oknum Ditangkap

Polri Bantah Pernyataan KPK soal Tutup Pintu Koordinasi jika Ada Oknum Ditangkap

Nasional
Komnas HAM Diminta Bentuk Timsus untuk Investigasi Dugaan Siswa SMP Tewas Dianiaya Polisi

Komnas HAM Diminta Bentuk Timsus untuk Investigasi Dugaan Siswa SMP Tewas Dianiaya Polisi

Nasional
TNI AD Terbuka jika Publik Punya Bukti Tentara Bakar Rumah Wartawan di Karo

TNI AD Terbuka jika Publik Punya Bukti Tentara Bakar Rumah Wartawan di Karo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com