Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Anggota DPR Gentayangan Tidak Jelas Setiap Hari"

Kompas.com - 23/10/2014, 13:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Tantowi Yahya, mengkritik sikap fraksi partai Koalisi Indonesia Hebat yang mengulur penetapan susunan anggota alat kelengkapan dewan (komisi dan badan) di DPR. Menurut Tantowi, sikap tersebut menghambat kinerja parlemen.

"Saya lihat anggota DPR ini gentayangan tiap hari, enggak jelas mesti melakukan apa. Ini membuat suasana tidak produktif," kata Tantowi, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Tantowi menjelaskan, semua fraksi di DPR seharusnya telah menentukan susunan anggota di semua alat kelengkapan dewan. Dengan begitu, semua komisi dapat langsung bekerja menyambut pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dimulai dengan pemilihan pimpinan di tiap alat kelengkapan dewan.

Ketua DPP Partai Golkar itu melanjutkan, banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan DPR jika masalah penetapan anggota komisi sudah dapat diselesaikan. Namun, Tantowi menilai, semua berbanding terbalik karena fraksi partai Koalisi Indonesia Hebat terus memaksakan kehendak mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan.

"Sebenarnya, tidak ada yang sulit. Tapi, kalau latar belakangnya adalah transaksional, ingin mendapatkan semuanya, ya jadi repot," ujarnya.

Tantowi menyarankan, semua fraksi partai Koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan susunan anggota di alat kelengkapan dewan. Setelah itu, tahap pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan dapat dilakukan dengan mekanisme voting jika tak tercapai musyawarah mufakat.

"Harus ada legawa di sini, ambil cara yang paling demokratis, ya kita voting saja," ucapnya.

Seperti diketahui, lima fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDI-P, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP belum menyerahkan daftar anggota di setiap alat kelengkapan dewan. Imbasnya, pekerjaan DPR di tingkat komisi dan badan belum dapat dijalankan.

Sementara itu, fraksi partai Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan Demokrat telah menyerahkan susunan anggota di alat kelengkapan dewan dan telah disahkan dalam sidang paripurna, Selasa (21/10/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com