Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pengangkatan Zuhairi Misrawi sebagai Ketua DPP PDI-P, pada Jumat (5/7/2024) bersifat non-aktif.

Adapun Zuhairi ditunjuk sebagai Ketua DPP bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa menggantikan posisi Hamka Haq yang sudah meninggal dunia.

“Zuhairi Misrawi menjadi salah satu yang namanya dilantik sebagai pengurus pusat partai menggantikan Almarhum Profesor Hamka Haq," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat.

Baca juga: PDI-P Akui Terus Lakukan Komunikasi dengan PKB dan PKS Terkait Pilkada Jakarta

"Namun karena juga sedang menjalankan tugas sebagai dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” lanjutnya.

Hasto menjelaskan, penambahan struktur jabatan ini merupakan keinginan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

Tak hanya kepengurusan DPP, Megawati juga melantik sejumlah kepala badan PDI-P hari ini.

"Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan," ujar Hasto.

Baca juga: 7 Partai Dukung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut, Bagaimana dengan PDI-P?

"Tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada serentak, karena yang ingin kami bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis, menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa," tambah dia.

Ia berpendapat, dalam demokrasi, setiap partai politik penting memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, kemampuan teknokratik, untuk membawa perubahan Indonesia.

Hasto juga tidak ingin Pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya Pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," ucap dia.

Hasto menyampaikan, PDI-P membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai.

Dalam struktur DPP PDI-P ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru antara lain Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekjen bidang Kominfo.

Hasto menilai, Adian mampu memberikan penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi Partai.

Lalu ada nama pengacara Ronny Talapessy yang didapuk menjadi Ketua DPP bidang Reformasi Hukum.

Hasto juga mengatakan, ada nama-nama baru yang kini masuk dalam jajaran DPP PDI-P karena pertimbangan Megawati.

Baca juga: Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

Mereka antara lain Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga.

"Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip Kepala Baguna, agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu," papar Hasto.

Hasto menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan dan melakukan pelembagaan.