Menko Polhukam Sebut Indonesia Hati-hati Sikapi Konflik Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Indonesia perlu berhati-hati dalam menyikapi konflik Laut China Selatan.

Hadi mengatakan, masalah sengketa Laut China Selatan melibatkan banyak pihak dan akan merugikan banyak pihak pula jika salah mengambil langkah.

“Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang. Salah perhitungan akan membawa pada situasi konflik yang akan merugikan bersama,” tutur Hadi dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Ketegangan Meningkat di Perbatasan China-Taiwan Laut China Selatan

Hadi menyebutkan, China merupakan mitra komprehensif strategis bagi Indonesia dan ASEAN serta memiliki peran sentral dalam perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Dan penting untuk terus kita engage (libatkan) di semua lini, baik melalui dialog dan kerja sama praktis di Laut China Selatan,” kata Hadi.

Hadi mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan.

Walaupun demikian, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Baca juga: Filipina Sebut Kapal China Tabrak dan Tembaki Kapal Mereka di Laut China Selatan

Ia pun menegaskan, Indonesia telah memiliki proyek untuk merespons konflik di Laut China Selatan.

Proyek itu adalah kecukupan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan sarana prasarana satuan terintegrasi TNI.

“Dalam merespons permasalahan LCS di bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah telah mendorong program major project dalam upaya penguatan keamanan Laut Natuna melalui kecukupan alutsista dan peningkatan sarana prasarana Satuan Terintegrasi TNI,” ujar Hadi 

Proyek tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hadi mengatakan, Indonesia sebagai natural leader di ASEAN merupakan motor penggerak ASEAN yang selalu menghasilkan terobosan untuk menjaga perdamaian kawasan.

Ia menyebut bahwa salah satu kunci dialog dengan China adalah melalui ASEAN.

“Oleh karena itu, kita perlu memperkuat soliditas dan sentralitas ASEAN serta membangun posisi bersama ASEAN untuk isu Laut China Selatan,” ucap Hadi.