Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

Kompas.com - 01/07/2024, 13:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan mampu menarik 500 miliar dollar AS dana kelolaan jika family office resmi dibentuk di Indonesia.

Adapun dana tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan family office di seluruh dunia.

Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait membahas family office di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7/2024).

"Kalau kita lihat kemarin dipresentasikan total family office ini mencapai 11,7 triliun dollar AS dana yang dikelola. Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan," kata Sandiaga, Senin.

Baca juga: Luhut Ingin Bentuk Family Office untuk Konglomerat, Apa Itu?

Family office sendiri merupakan perusahaan yang bertugas menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan milik orang-orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi.

Sandi bilang, peletakan dana di perusahaan tersebut bersifat sukarela.

Namun, akan banyak nilai tambah yang didapat Indonesia ketika membentuk family office, salah satunya pengelolaan investasi aset orang super kaya akan berada di dalam negeri.

"Ini kan peluang, nanti akan dikaji lintas sektor. Dan ini merupakan peluang tambahan, ini merupakan dana tambahan bukan sebuah keharusan," ucapnya.

Ia berharap, Indonesia bisa menawarkan pelayanan serupa kepada orang super kaya, merujuk pada negara yang telah menerapkan lebih dulu.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Family Office di Indonesia

Diketahui, family office sudah ada beberapa negara di dunia, seperti di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Untuk menunjukkan keseriusan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji penerapan. Indonesia akan melakukan penyesuaian regulasi terlebih dahulu.

"Ini nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji regulasi dan dari segi kesiapan kita, sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau family office," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan membentuk family office di Indonesia lantaran banyaknya permintaan.

Menurutnya, orang kaya di luar negeri tertarik menyimpan uang di family office Indonesia karena tidak dipungut pajak. Dengan begitu, dia yakin devisa negara menjadi kuat.

"Saya bilang 'bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini'. (Jokowi membalas) 'setuju Pak Luhut," katanya dalam kegiatan MINDialogue di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Family office sendiri berbeda dengan penasihat keuangan. Perusahaan itu memberikan bantuan keuangan mendalam kepada individu atau keluarga kaya yang jumlah klien terbatas.

Sebaliknya, penasihat keuangan memberikan layanan tertentu kepada banyak klien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

Nasional
SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

Nasional
Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

Nasional
PDI-P Akui Terus Lakukan Komunikasi dengan PKB dan PKS Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Akui Terus Lakukan Komunikasi dengan PKB dan PKS Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Ucapkan Terima Kasih ke Media Massa, Megawati: Selalu Meriah Ya...

Ucapkan Terima Kasih ke Media Massa, Megawati: Selalu Meriah Ya...

Nasional
Baca Pledoi, SYL: Saya Bukan Penjahat apalagi Pemeras, tapi Pejuang

Baca Pledoi, SYL: Saya Bukan Penjahat apalagi Pemeras, tapi Pejuang

Nasional
PDI-P Punya Ketua Bappilu Eksekutif dan Legislatif, Hasto: Bukan Pemisahan

PDI-P Punya Ketua Bappilu Eksekutif dan Legislatif, Hasto: Bukan Pemisahan

Nasional
Ketika Megawati Menduga Bakal Jadi Target KPK Usai Pemeriksaan Hasto...

Ketika Megawati Menduga Bakal Jadi Target KPK Usai Pemeriksaan Hasto...

Nasional
Puan Minta Pemerintah Segera Cari Pengganti Dirjen Aptika yang Mundur

Puan Minta Pemerintah Segera Cari Pengganti Dirjen Aptika yang Mundur

Nasional
SYL Menangis Ceritakan Pernah Minta Jokowi-JK Jadi Saksi Meringankan

SYL Menangis Ceritakan Pernah Minta Jokowi-JK Jadi Saksi Meringankan

Nasional
KPU: 20 PSU yang Diperintahkan MK Masih Dijalankan secara Bertahap

KPU: 20 PSU yang Diperintahkan MK Masih Dijalankan secara Bertahap

Nasional
Puan Minta Mundurnya Dirjen Aptika Tak Ganggu Pemulihan Sistem PDN

Puan Minta Mundurnya Dirjen Aptika Tak Ganggu Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok

Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok

Nasional
KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com