Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Kompas.com - 30/06/2024, 15:43 WIB
Tria Sutrisna,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memastikan apakah akan menjadi pihak oposisi atau satu barisan dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS akan terlebih dahulu melihat keputusan akhir dari Prabowo selaku presiden terpilih.

“Ya bisa iya (di luar pemerintahan) bisa tidak juga, karena itu juga masih sangat tergantung dengan lagi-lagi bagaimana kehendak daripada Pak Prabowo,” ujar Hidayat dalam program Gaspol di Youtube Kompas.com, dikutip pada Minggu (30/6/2024).

Baca juga: Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Menurut Hidayat, Prabowo memiliki hak untuk menentukan, apakah akan melibatkan PKS dalam pemerintahan atau tidak.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa PKS selalu siap berada di posisi manapun, baik sebagai oposisi atau ikut ke dalam pemerintahan.

“Kan beliau yang menjadi presiden terpilih dan beliau yang akan menentukan apakah beliau nanti akan mengajak PKS atau tidak? Ya, monggo saja,” kata Hidayat.

“Kami tentu menghormati hak prerogatif beliau, tapi PKS sudah mempunyai pengalaman baik itu di dalam maupun di luar pemerintahan,” sambung dia.

Hidayat menambahkan, dalam konteks Pilkada Jakarta, PKS juga memutuskan untuk tidak menawarkan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar ikut mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman.

Ia menghormati KIM yang ingin mengajukan bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) sendiri.

Baca juga: Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Bagi Hidayat, parpol anggota KIM selama ini juga tak pernah mengatakan bersedia mengusung Anies.

Sikap itu juga menjadi salah satu pertimbangan PKS tak mencoba melakukan pendekatan politik.

“Ya sudah lah, itu adalah bagian dari hak politik mereka, hak demokrasi mereka, kita menghormati. Tapi sebagaimana kita menghormati mereka, ya mereka mestinya juga menghormati kita,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Nasional
Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Nasional
Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Nasional
Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Nasional
Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Nasional
Kemenkes Bantah Bakal Datangkan 6.000 Dokter Asing ke Indonesia

Kemenkes Bantah Bakal Datangkan 6.000 Dokter Asing ke Indonesia

Nasional
Kasus Hasyim Asy'ari, MUI: Moral Cacat dan Bejat, Tak Ada Pilihan Kecuali Dipecat

Kasus Hasyim Asy'ari, MUI: Moral Cacat dan Bejat, Tak Ada Pilihan Kecuali Dipecat

Nasional
Jaksa Agung Lantik Feri Wibisono Jadi Wakil Jaksa Agung

Jaksa Agung Lantik Feri Wibisono Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin: Bukan Hal Mudah

Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin: Bukan Hal Mudah

Nasional
Ketua KPU Dipecat Karena Kasus Asusila, Mardani: Tamparan untuk Komisi II DPR

Ketua KPU Dipecat Karena Kasus Asusila, Mardani: Tamparan untuk Komisi II DPR

Nasional
Puan Sayangkan Kasus Afif Maulana Berlarut-larut

Puan Sayangkan Kasus Afif Maulana Berlarut-larut

Nasional
Puan Sayangkan Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila

Puan Sayangkan Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila

Nasional
Kemenkes Klaim Tak Perintahkan Unair Copot Dekan yang Protes Dokter Asing

Kemenkes Klaim Tak Perintahkan Unair Copot Dekan yang Protes Dokter Asing

Nasional
Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tak Salah, Wapres: Supaya Pengawasan Lebih Ketat

Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tak Salah, Wapres: Supaya Pengawasan Lebih Ketat

Nasional
KY Selidiki Dugaan Pelanggaran Etik Hakim dalam Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY Selidiki Dugaan Pelanggaran Etik Hakim dalam Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com