Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Kompas.com - 27/06/2024, 19:51 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai “give away” atau bagi-bagi jabatan.

Pesan ini disampaikan Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum saat dimintai pandangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan Jokowi, berkaca dari peristiwa serangan ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Nenden mengatakan, belakangan kursi Menkominfo diduduki perwakilan parpol dan relawan yang sayangnya tidak kompeten.

Baca juga: DPR Heran Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang, BSSN Lempar Bola ke Kominfo

“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” kata Nenden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Nenden meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten menduduki jabatan Menkominfo.

Ia meminta Jokowi menunjuk orang yang lebih baik, memiliki wawasan perkembangan teknologi dan digital.

“Carilah expert yang punya pemahaman baik soal tata kelola internet soal dunia digital untuk bisa memperbaiki hal ini,” tutur Nenden.

“Dan itu bisa dilakukan kalau memang si Jokowi ini tobat,” tambahnya.

Baca juga: PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

Nenden mengatakan, serangan PDNS yang sedang terjadi saat ini bisa berdampak besar terhadap keamanan data pribadi masyarakat.

Data pribadi masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah sangat berisiko disalahgunakan seperti untuk mendaftar judi online, mengakses rekening dan sebagainya.

Tanpa serangan ransomware seperti saat ini, pun, kata Nenden, data masyarakat sudah rentan disalahgunakan karena diserahkan kepada pihak ketiga.

“Itu sangat mungkin dan itu sangat mungkin merugikan publik secara ekonomi,” terang Nenden.

Berkaca dari peristiwa-peristiwa serangan siber, Safenet menggalang petisi di change.org agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo.

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Menurutnya, petisi itu sekaligus menjadi kampanye kepada publik bahwa terdapat pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan PDNS, yakni Budi Arie dan jajarannya.

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com