Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Kompas.com - 27/06/2024, 06:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Cyber Security dan IT, Alfons Tanujaya mengatakan, langkah pemblokiran iklan dan situs judi online yang dilakukan pemerintah tidak efektif untuk menuntaskan persoalan.

Sebab, jika pemblokiran dilakukan di suatu platform, pengelola judi online tetap akan memasang iklan di berbagai platform lain.

"Pemerintah berusaha untuk membasmi, pertama (dengan memblokir) iklannya. Dan itu enggak efektif. Karena kalau diblokir di sini, (akan) pasang di sana. Diblokir di Google pasang di Instagram, atau pasang di Facebook, pasang di SMS," ujar Alfons dalam diskusi Gelora Talk yang membahas judi online sebagaimana dilansir dari siaran YouTube resmi Partai Gelora, Rabu (26/6/2024).

Baca juga: Transaksi Judi Online Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Oleh karenanya, ia menyarankan tiga langkah jangka menengah agar judi online bisa ditertibkan dalam jangka pendek.

Pertama, menelusuri aplikasi judi online dan memeriksa aliran dana yang digunakan.

Menurut Alfons, kebijakan itu harus didukung oleh Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sehingga nantinya terungkap siapa bandar, afiliator maupun pelaku judi online.

Kedua, menelusuri aliran dana judi online lewat data rekening yang telah dimiliki PPATK.

Ketiga, memblokir IP server seperti yang diterapkan ke Kamboja dan Filipina.

Baca juga: Polda Metro Sebut Judi Online Kejahatan Luar Biasa, Pemberantasannya Harus Luar Biasa

Alfons menuturkan, pemblokiran IP server yang baru-baru ini dilakukan terhadap Filipina dan Kamboja memberikan dampak yang besar kepada pelaku judi online.

"Ini tapi solusi jangka pendek. Jangka menengahnya mungkin cari orangnya dihukum, masuk ke penjara, orang jadi takut. Beri pelajaran kalau (individu) jadi afiliator, akan ada dampak itu. Bisa berurusan dengan kepolisian dan dikenai pidana. (Kalau) Bandarnya kan ada di luar (negeri)," ungkapnya.

"Solusi jangka panjangnya yakni literasi finansial dan digital. Sebab Masyarakat Indonesia masih banyak yang mudah dibuai. Dengan sedikit uang bisa dapat keuntungan dari judi online misalnya," ungkap Alfons.

Dengan literasi digital menurutnya masyarakat dapat diberitahu bahwa bahwa judi online bisa memberi banyak dampak negatif.

Sementara itu, dengan literasi keuangan yang baik, maka pemerintah bisa memberikan pencegahan kepada masyarakat mencari solusi jalan pintas saat mengalami kesulitan finansial.

"Jika ada kesulitan keuangan biasakan mengatur keuangan yang baik, jangan besar pasak daripada tiang, lalu kalau dapat masalah, jangan memecahkan masalah dengan masalah. Jangan susah uang lalu ke pinjaman online, uangnya untuk judi online," tambahnya.

Baca juga: Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com