Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Kompas.com - 20/06/2024, 09:42 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas merilis hasil survei kepemimpinan nasional yang sampelnya diambil pada periode 27 Mei-2 Juni 2024 yang menempatkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin di posisi tertinggi dalam lima tahun terakhir kepemimpinan mereka.

Manajer Litbang Kompas Totok Suryaningtyas menyampaikan, angka tersebut naik dari periode sebelumnya pada Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen menjadi 75,6 persen.

"Pada survei periodik Kompas kali ini, Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi yang dilakukan pada Oktober 2019," ujar Totok dalam laporan Kompas.id, Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Cerita Warga Beli Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang, tapi Tetangganya Cuma Satu

Totok menyampaikan, apresiasi positif juga terlihat dari ketidakpuasan yang semakin menurun secara konsisten sejak Oktober 2022.

Ia menyebutkan, ketidakpuasan terhadap Jokowi-Amin juga menjadi yang terendah, yaitu 24,4 persen saja.

"Tingkat ketidakpuasan itu bahkan tercatat paling rendah sejak survei periode kedua pemerintahan (Jokowi) dilakukan pada Oktober 2019," ujar dia.

Totok menilai, angka positif yang didapatkan Jokowi berasal dari kinerja bidang politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.


Banyak responden menyebut kinerja Jokowi di tiga bidang tersebut baik. Hanya bidang hukum yang dinilai buruk.

"Stabilitas politik yang dalam survei kali ini diapresiasi oleh 85,5 persen responden, dan bidang kesejahteraan sosial diapresiasi 82,0 persen responden, juga merupakan capaian tertinggi sejak 2019," ucap Totok.

Baca juga: Menelusuri Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang: Sedikit Penghuni, Penuh Ilalang, dan Tembok Rentan Roboh

Sementara itu, penilaian di bidang hukum, Jokowi dinilai tak mampu memberantas suap dan jual beli kasus hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Secara umum, hanya 57,4 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang hukum, dengan angka tersebut, bidangg hukum merupakan yang terendah dari empat bidang dalam rangkaian survei ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com