Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Kompas.com - 24/05/2024, 20:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mempersilakan rakyat untuk mengkritik pemerintahan yang akan dia pimpin mulai Oktober 2024 nanti.

Namun, Prabowo meminta agar kritik-kritik yang masuk harus objektif dan membangun.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam program TvOne, Rabu (22/5/2024).

Mulanya, Prabowo mengatakan demokrasi di Indonesia kini lebih kuat karena perkembangan internet dan media sosial.

Baca juga: Prabowo Disebut Akan Kaji Penurunan UKT supaya Jauh Lebih Murah

Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang intinya adalah kedaulatan rakyat, di mana yang berkuasa adalah rakyat, dan mereka berhak memilih para pemimpinnya.

“Karena rakyat Indonesia banyak, makanya, dilakukan sistem perwakilan. Jadi, rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen, rakyat pun dalam sistem presidensial punyak hak dia memilih presidennya, dia memilih bupatinya, dia memilih gubernurnya dan itu yang baku dan berlaku dan itu adalah kehendak rakyat kita,” ujar Prabowo dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/5/2024).

Ketika ditanya apakah pemerintahannya akan antikritik atau tidak, Prabowo menegaskan bawah kritik sangat diperlukan.

Dia menilai kritik justru mengamankan pemerintahannya karena bersifat check and balances.

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

“Harus dan boleh, itu namanya kritik, untuk kritik yang saya katakan tadi check and balances dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif, tapi secara prinsip kritik itu harus menurut saya. Namun yang objektif ya,” tuturnya.

Lalu, terkait dengan kebebasan pers, Prabowo menyatakan bahwa hal itu sangat penting, meskipun beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang.

Dia mempertanyakan kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh masing-masing pemilik media.

“Pers mainstream itu bisnis, dan bisnis itu ada pemiliknya. Jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan dia?” tukas Prabowo.

Baca juga: Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Sementara itu, di tengah gencarnya perkembangan media sosial, dia berharap publik dapat mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih luas.

Prabowo mengungkit media sosial seperti TikTok yang bisa memberi informasi kepada rakyat secara cepat.

“Jadi, menurut saya demokrasi akan lebih kuat, sekarang demokrasi akan lebih kuat, sekarang jadi tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com