Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Kompas.com - 24/05/2024, 20:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada Jumat (24/5/2024) mengisyaratkan sikap oposisi PDI-P dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Menurut Umam, hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti "PDI-P tahan banting" dan "berani apa tidak" dalam pidatonya.

"Cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, 'PDI-P tahan banting', 'takut atau tidak?', 'berani apa tidak?' merupakan indikasi kuat PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Umam dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

Baca juga: Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

"Mega juga meng-embrace jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini mempertegas PDI-P tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu," jelasnya.

Lebih lanjut, Umam juga menyoroti Megawati yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.

Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.

Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM).

Baca juga: Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Megawati pun menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.

"Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Megawati, maka hampir bisa dipastikan PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran," tutur Umam.

"Dengan logika terbalik, penggunaan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhrinya akan menang, merupakan tudingan secara tidak langsung bahwa yang menang saat ini adalah yang tidak benar menurut cara pandang PDI-P. Cara pandang itu tak lepas dari koreksi total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap telah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998," tambahnya.

Baca juga: Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Sebelumnya, Megawati membacakan pidato politiknya pada pembukaan Rakernas V PDI-P yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat sore.

Megawati mengungkit tindakan berlebih kepolisian pada sebuah demonstrasi hingga seorang demonstran perempuan dilarikan ke rumah sakit.

Ia juga mengaku tidak suka melihat kepolisian menyemprot demonstran dengan mobil water canon.

"Saya protes sama polisi. Enggak boleh (demo)? Saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Lalu apa alasannya dan dia seorang perempuan lho sampai digotong ke rumah sakit," ucap Megawati.

Baca juga: Pengamat Nilai Megawati Dukung Puan Jadi Calon Ketum PDI-P

"Aduh, tidak usah takut, deh, sama polisi. Polisi juga orang, punya istri, punya keluarga," lanjutnya.

Rakernas PDI-P kali ini digelar pada 24-26 Mei 2024 dengan mengundang 2.160 kader dan lebih dari 2.600 unsur di luar partai politik.

Di antaranya para menteri sahabat, kelompok masyarakat sipil, budayawan, juga cendekiawan. Namun, Presiden Joko Widodo yang dua kali diusung oleh PDI-P di pemilu tak diundang dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com