Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Kompas.com - 16/06/2024, 18:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku belum ada tawaran untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Sandiaga pun berpandangan, tokoh-tokoh yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lebih berhak untuk mendapatkan kursi di kabinet mendatang.

"Tentunya yang lebih berhak yang berkeringat adalah yang pihak-pihak yang berjuang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Sandiaga di Epicentrum XXI, Jakarta, Minggu (16/6/2024).

Sandiaga mengingatkan, pada Pilpres 2024 lalu ia masuk dalam barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

"Belum ada tawaran (masuk kabinet), tapi saya sebagai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saat itu kan," kata dia.

Di samping itu, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ini mengaku belum mendengar kabar akan adannya perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Saya belum dengar itu. Saya baca dari media. Tapi kan kita sebagai pembantu presiden siap di-reshuffle kapan pun," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan, partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran demi pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depan.

Baca juga: Sandiaga Uno Prihatin PPP Gagal Lolos ke DPR

 

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, 15 April 2024 lalu.

Mardiono juga mengungkit-ungkit Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk jauh sebelum kontestasi Pemilu 2024 dimulai. KIB saat itu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP.

Hanya saja, KIB pecah karena Golkar-PAN mendukung Prabowo, sementara PPP mengusung Ganjar.

Maka dari itu, Mardiono menegaskan komunikasi PPP dengan PAN dan Golkar selaku pendukung Prabowo sebenarnya tidak pernah terputus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com