Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

Kompas.com - 24/05/2024, 12:54 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya mempertimbangkan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Djiwandono, untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Herzaky menilai, Budi sukses memimpin Tim Bravo (Komunikasi) TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Selain itu, Budi juga kembali terpilih sebagai anggota DPR pada tahun ini.

"Kalau eksternal, kami lihat Budi Djiwandono dari Gerindra sekaligus anggota DPR RI dari Kaltim. Sukses pimpin Tim Bravo TKN pas Pilpres 2024 lalu," ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Gerindra, Punya Harta Rp 5,7 Miliar

Selain itu, Demokrat juga mempertimbangkan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta.

Herzaky menilai, Jakarta akan semakin kuat jika Ridwan Kamil yang memimpin ke depannya.

Demokrat juga membuka kemungkinan mengusung Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024, Sudirman Said. 

Kendati demikian, Demokrat menutup pintu bagi Anies Baswedan.

"Pak Sudirman Said. Beliau ini sangat kompeten, leadership, manajerial, kompetensi teknisnya. Anies? Tidak. Tidak masuk radar kami," ucapnya.

Baca juga: Pertimbangkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Demokrat: Anies Tak Masuk Radar Kami

Sementara dari pihak internal Demokrat, Herzaky menyebut nama mantan Bupati Lebak Iti Jayabaya, mantan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan anggota DPRD Provinsi Jakarta Ali Suharli.

Herzaky menjelaskan, Demokrat memang sedang mempertimbangkan dan mendalami nama-nama untuk Pilkada Jakarta 2024.

Mengingat Jakarta merupakan kawasan strategis, banyak barometer yang dipertimbangkan.

"(Jakarta) berpengaruh bagi banyak daerah. Kita maunya yang jadi pemimpin Jakarta, benar-benar memikirkan dan peduli dengan warga Jakarta. Fokus mengurus Jakarta. Bukan sekadar menjaga nama tetap jadi perhatian publik, ataupun meningkatkan popularitas untuk 2029," jelas Herzaky.

Baca juga: Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Maka dari itu, kata dia, dalam mengambil setiap kebijakan, Demokrat selalu berpikir, apakah ini yang terbaik untuk warga Jakarta.

Herzaky menegaskan, pihaknya mencari pemimpin yang tidak berpikir untuk menaikkan popularitas ataupun mendapatkan sentimen positif dari publik.

"Kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk rakyat," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com