Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

SE itu menyebut agar lembaga atau bagian pengawas berkoordinasi secara aktif dengan PPATK guna mencegah dan memberantas pencucian uang.

Baca juga: Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Sudah Klarifikasi Albertina

Terpisah, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Albertina.

Menurut Syamsuddin, Albertina telah memberikan penjelasan termasuk kronologi koordinasi dengan PPATK yang dipersoalkan Ghufron.

Syamsuddin menuturkan, Albertina berkoordinasi dengan PPATK karena menjadi PIC penanganan perkara etik di Dewas.

Guru Besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu pun mengaku heran kenapa Ghufron melaporkan Albertina.

Baca juga: Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Ia berharap, Ghufron melaporkan Albertina bukan karena tengah berperkara di Dewas lantaran diduga menggunakan pengaruhnya ke pejabat Kementerian Pertanian agar memutasi pegawai.

Perkara dugaan pelanggaran etik Ghufron itu akan disidangkan pada 2 Mei mendatang.

“Mutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian berinisial ADM,” ungkap Syamsuddin.

Laporan Ghufron Bukan Sikap Pimpinan

Sementara itu, Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango menyebut laporan Ghufron bukan sikap pimpinan.

Tindakan Ghufron merupakan sikap pribadi dan bukan keputusan kolektif kolegial empat pimpinan KPK.

Baca juga: Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

“Ya saya dengar itu, itu adalah sikap Pak NG (Nurul Ghufron) sendiri dan bukan sikap pimpinan (secara) kolegial,” kata Nawawi saat dihubungi, Rabu.

Meski demikian, Nawawi menyatakan dirinya, Alexander Marwata, dan Johanis Tanak selaku pimpinan KPK menghormati hak Ghufron melaporkan Albertina.

“Tapi kami pimpinan lainnya menghormati langkah Pak NG,” tutur Nawawi.

Dinilai Punya Motif Buruk

Langkah Ghufron melaporkan Albertina mengundang kritik banyak pihak, termasuk wadah pegawai KPK yang disingkirkan dengan alasan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ketua Indonesia memanggil (IM) 57+ Institute, M. Praswad Nugraha menyebut, tindakan Ghufron mengandung iktikad buruk.