Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Kompas.com - 21/05/2024, 09:47 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tetap akan membacakan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hari ini, Selasa (21/5/2024).

Putusan tetap dibacakan siang ini meskipun ada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan proses pemeriksaan etik Ghufron ditunda.

Adapun Ghufron tersandung masalah etik karena diduga menggunakan pengaruhnya terhadap pejabat Kementerian Pertanian (Kementan).

“Sudah diumumkan (putusan akan dibacakan) jam 2 (siang) kan,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat ditemui di Gedung KPK lama, Jakarta, Selasa.

Baca juga: ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Syamsuddin tidak mengatakan dengan jelas apakah putusan sela PTUN berpengaruh terhadap agenda Dewas KPK.

Putusan sela atas permohonan yang diajukan Ghufron itu baru keluar kemarin, beberapa waktu setelah KPK mengumumkan akan menggelar sidang etik dengan agenda putusan pada hari ini.

“Tunggu saja jam 2, tunggu saja ya,” ujar Syamsuddin.

Selebihnya, Guru besar sekaligus mantan peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu enggan menanggapi terkait langkah Ghufron melaporkan sejumlah anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri.

“Tidak ada komentar,” tutur Syamsuddin sembari berlalu masuk ke kantornya.

Baca juga: Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ghufron tersandung masalah etik karena menghubungi pejabat Kementan untuk memutasi pegawai berinisial ADM.

Pegawai perempuan itu disebut telah mengajukan mutasi namun belum juga dikabulkan meski sudah sesuai ketentuan.

Ia ingin tinggal bersama suami dan anaknya yang masih balita di Malang.

Ghufron menilai, berdasarkan Peraturan Dewas KPK Nomor 4 Tahun 2021 perkara tersebut tidak bisa ditindak oleh Dewas KPK karena sudah kadaluarsa.

Ia lantas menggugatnya ke PTUN dan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Terbaru, Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim. Namun, ia enggan mengungkap siapa saja yang dilaporkan.

“Ada beberapa, tidak satu,” tutur Ghufron, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Adapun Dewas KPK telah menggelar musyawarah majelis hakim sidang etik pada Jumat (17/5/2024).

Mereka berencana membacakan putusan itu pada siang hari ini pukul 14.00 WIB secara terbuka.

Namun, tidak berselang lama setelah jadwal itu diumumkan, putusan PTUN muncul dan memerintahkan mereka menunda pemeriksaan etik Ghufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Nasional
Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Nasional
Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com