Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Kompas.com - 14/04/2024, 15:59 WIB
Tatang Guritno,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan, tak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo agar calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baginya, Presiden Jokowi memiliki semangat yang sama dengan Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan semua tokoh.

“Enggak, Pak Prabowo mau bangun silaturahmi dengan semua pihak kok. Jadi enggak ada pembatas sama sekali. Pak Jokowi kan juga ingin membangun silaturahmi dengan semua pihak,” ujar Dahnil dihubungi Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

“Saya pikir, visinya sama ya, jadi silaturahmi Pak Prabowo ingin bangun komunikasi dengan Bu Megawati dengan semua pihak,” sambung dia. 

Baca juga: Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Ia menyebutkan, Prabowo sendiri memang ingin bisa mendudukkan Jokowi, Megawati, dan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu meja.

Tujuannya, agar para mantan presiden tetap bisa memberikan masukan kepada pemerintahan ke depan demi kemajuan Indonesia.

“Dengan cara begitu kan keberlanjutan pembangunan itu bisa tetap terjaga, kemudian ada keguyuban juga. Jadi tidak boleh ada dendam politik, tidak boleh ada benci politik,” papar dia.

Terakhir, ia memastikan Presiden Jokowi tak pernah memberikan batas untuk Prabowo berkomunikasi dengan semua pihak.

“Enggak, enggak ada, saya pikir Pak Jokowi juga ingin membangun kekompakan dengan semua pihak, dengan semua elite, jadi enggak ada semua barrier itu,” imbuh dia.

Adapun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya memang tengah gencar membangun komunikasi dengan partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Tujuannya, agar rekonsiliasi politik bisa segera terwujud setelah proses sengketa Pilpres 2024 selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, PDI-P nampak membuka diri pada Prabowo, tapi tidak dengan Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan Jokowi diminta menemui anak ranting PDI-P lebih dulu sebelum bersilaturahmi dengan Megawati.

Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P memburuk jelang Pilpres 2024. Hal itu ditengarai majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo.

Padahal, Jokowi dan Gibran masih merupakan kader PDI-P yang mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com