Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Kompas.com - 13/04/2024, 19:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Glori K. Wadrianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebaiknya tidak perlu ditambahi dengan syarat politis. 

Sekretaris Jenderal kelompok relawan Pro Jokowi, Handoko, Sabtu (13/4/2024) mengatakan urusan Negara tak melulu soal politik.

Sebab, ada hal semacam jalinan silaturahmi yang sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Handoko merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto soal Presiden Jokowi yang tak bisa langsung bertemu Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

“Urusan Bangsa dan Negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat,“ ujar Handoko dilansir siaran pers ProJo, yang diterima Kompas.com.

"Silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati. Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat."

"Masyarakat Indonesia tidak bisa menerima tindakan berlebihan dalam segala hal," kata dia.

Bertemu anak ranting

Sebelumnya, Hasto menyebut, Presiden Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Megawati, tetapi harus bertemu dengan anak ranting terlebih dulu.

Menurut Hasto, hal itu merupakan usulan dari anak ranting PDI-P.

Hal itu diungkapkan Hasto setelah ditanya apakah Presiden Jokowi sudah sowan ke Megawati hingga hari ketiga Lebaran 2024.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

"Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan, 'Sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu'," kata Hasto di kediaman Megawati, Jumat (12/4/2024).

Hasto mengatakan, usulan dari anak ranting tersebut masuk akal, karena mereka yang menjadi benteng dari Megawati di PDI-P.

Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi ingin membuka komunikasi harus melalui anak ranting terlebih dulu.

"Karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Sementara itu, menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa pun.

Terlebih dengan para tokoh Bangsa. Khusus untuk pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri, masih dicarikan waktu yang tepat.

Baca juga: Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

"Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagian ini masih di bulan Syawal."

"Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com